Ada Oknum Guru Arahkan Orangtua Buat SKTM

Ada Oknum Guru Arahkan Orangtua Buat SKTM

Ilustrasi SKTM.(Net)

Bandung - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengakui, ada oknum guru yang sengaja menyuruh orangtua untuk membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM), agar anaknya diterima di sekolah negeri.
 
"Ada oknum guru sekolah dasar yang meminta orangtua agar membuat SKTM, padahal orangtua tersebut merupakan golongan mampu. Justru ada orangtua yang mengaku ke saya kalau dia justru disuruh guru salah satu SD untuk membuat SKTM agar bisa lolos ke SMP dengan mudah, Nah, itu barangkali salah satu yang akan saya evaluasi dan dikuatkan di kedinasan saya, jangan sampai ada arahan-arahan menyesatkan,” tegasnya.
 
Ia katakan itu yang ditemui usai Orasi Ilmiah Kementrian Koordinator Kemaritiman di ITB, Jumat (3/7/2015). Diaku, pihaknya segera mengusut kejadian itu agar tidak terjadi pada PPDB tahun depan.
 
Sementara itu, Jumat malam ini akan jadi final bagi para orangtua siswa yang memanfaatkan SKTM ‘bodong’ Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), untuk bisa masuk ke sekolah negeri di Kota Bandung untuk pencabutan. 
 
"Jadi saya sangat yakin jika pertemuan kemarin dengan seluruh stakeholder menegaskan, deadline penarikan SKTM bagi orangtua mampu  hari ini sudah tersosialisasi. Apalagi ada yang melapor ke dinas, bahkan di salah satu radio diumumkan jika pencabutan SKTM bodong itu dilakukan di beberapa mesjid di Ujungberung sebelum pelaksanaan salat tarawih tadi malam,” ujarnya.
 
Elih juga menyebutkan, jika ia akan mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah dan yang terkait dengan SKTM, untuk menentukan nasib siswa SKTM baik untuk tingkat SMA/SMK dan SMP. “Jadi penetapannya nanti malam, berapa yang akan diterima di jalur afirmasi ini,” kata mantan guru besar UPI ini.
 
Ia berharap, setelah gencarnya pemberitaan di berbagai media juga media sosial tidak membuat orangtua surut untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri dengan jalur SKTM ’bodong’. “Saya juga berharap ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, termasuk di lingkungan Disdik sendiri. Kalau kita memang tidak mentolelir warga yang memanfaatkan SKTM palsu, dan sudah jelas hukum dan sanksinya secara negara dan pidana,” tegasnya. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:pendidikan,