Kembali, Jokowi Blunder Salah Teken Perpres JHT

Kembali, Jokowi Blunder Salah Teken Perpres JHT

Presiden RI, Joko Widodo.(Net)

Jakarta - Presiden Jokowi kembali melakukan kesalahan (blunder), saat menandatangani kebijakan. Kali ini, masyarakat kembali memprotes penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2015, tentang Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT).
 
Menurut Bendahara Umum Partai Golkar mengatakan, seperti halnya kasus PP Uang Muka Mobil Pejabat yang diralat sendiri oleh Jokowi, setelah ditandatangani. Kali ini hal yang kurang lebih sama terjadi di PP JHT.
 
Ia menilai, kasus revisi Perpres JHT itu sekali lagi membuktikan bahwa manajemen pemerintahan Presiden Jokowi dan Kantor Kepresidenan masih amburadul. Pasalnya, kasus tersebut terjadi di bulan kesembilan usia pemerintahan Jokowi.
 
"Hal itu menjadi indikasi terlalu banyaknya orang yang tidak kualifaid dalam pemerintahan Jokowi. Karena tidak kualifaid, para menteri melakukan kecerobohan dalam kasus Perpres itu," kata Bambang, Minggu (5/7/2015).
 
Para menteri, lanjutnya telah bertindak arogan karena merancang Perpres JHT tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat pekerja. Diyakini, jika para menteri teknis itu mau mendengarkan masukan pekerja tentang mekanisme pencairan dana JHT, Perpres itu tidak akan bermasalah.
 
Bambang menyatakan, kecerobohan para menteri terkait ternyata diikuti oleh orang-orang kepercayaan Jokowi di Kantor Presiden. Tanpa membaca dan mempelajari muatan Perpres, mereka langsung menyodorkannya ke Jokowi untuk ditandatangani.
 
Menteri Sekretaris Kabinet (Mensekab) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dinilai patut dipersalahkan atas kejadian ini. "Mensekab dan Mensesneg seharusnya tidak asal-asalan dalam menyodorkan dokumen apa pun yang memerlukan tandatangan presiden."
 
Ditambahkan, kalau dianggap perlu Mensesneg dan Mensekab bisa meminta pertimbangan dan masukan dari para ahli yang sehari-hari membantu presiden. "Prosedur ini tampaknya tidak dijalankan, sehingga presiden lagi-lagi kecolongan dan dipermalukan. Namun itulah risiko yang harus diterima Jokowi, karena dia sendiri yang memilih orang-orang kepercayaannya," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:jokowi,