Soal Polemik PP JHT, Kualitas Jokowi Dipertanyakan

Soal Polemik PP JHT, Kualitas Jokowi Dipertanyakan

Jakarta - Polemik salah mengambil kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), dinilai sebagai cerminan kualitas kepala negara sebagai orang satu pada sebuah pemerintahan.
 
"Kualitas pemerintahan Jokowi memang buruk, bahkan sangat buruk," kata Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Minggu (5/7/2015). "Bahkan pada titik tertentu, jangan-jangan ini menandai kapasitas dia sebagai presiden memang tidak cukup mampu untuk memimpin republik ini," katanya.
 
Berbagai masalah yang muncul tak hanya di sektor ketenagakerjaan, lanjutnya rendahnya kualitas pemerintahan Jokowi dalam menangani suatu masalah juga terlihat kondisi ekonomi yang beberapa bulan terakhir ini terus terpuruk.
 
Menurut Margarito, secara konstitusional penerbitan sebuah PP ada di tangan Presiden. Sehingga, polemik salah ambil atau salah mengeluarkan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di pundak presiden.
 
"Ia bertanggung jawab mengeluarkan PP. Bagaimana PP ini kemudian diusulkan, itu urusan lain. Namun yang pegang tanggung jawab konstitusi terhadap PP adalah presiden," tegasnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,