Soal PPDB, Orangtua Berlomba Jadi 'Orang Miskin'

Soal PPDB, Orangtua Berlomba Jadi 'Orang Miskin'

Ilustrasi Foto - Net

Bandung – Wakil Kepala Sekolah SMPN 42 Solichun menyatakan, pihaknya keberatan apabila ada penambahan kuota siswa karena dari kesiapan guru dan ruangan yang ada saat ini sudah berada di luar kapasitas yang ada. 
 
Menurut Solichin, saat ini kelasnya hanya bisa menampung 12 rombongan belajar (rombel) saja, jika sekarang harus ditambah 17 rombel itu tidak memungkinkan. Ini pun sudah disesuaikan dengan rata-rata mengajar pihak guru, yaitu di atas 24 jam.
 
Dengan adanya penambahan kuota tentunya shift guru mengajar akan bertambah, dan ini tentunya menambah beban kerja guru. "Kalau kita dari guru jelas keberatan. Tapi itu kan wenang di kepala sekolah,” ujar Solichun,  Kamis (9/7/2015)
 
Ia menyebutkan, hari ini kepala sekolah sedang merapatkan keputusan tersebut, tetapi yang jelas dari pihak guru mereka kerepotan dan tidak bisa efektif dalam mengajar. Apalagi ditambah dengan adanya wacana penambahan siswa per kelasnya menjadi 40 siswa. "Sebelumnya 36 siswa per kelas kini sudah dipaksakan menjadi 40 siswa ,” ucapnya.
 
Untuk penambahan jumlah bangku dan kursi, pihaknya belum tahu akan mendapatkan darimana. Namun Solichun menyebutkan tidak mungkin jika meminta pungutan pada masyarakat. Untuk itu pihaknya mengalokasikan ke dana yang ada, meski dana itu seharusnya digunakan untuk kegiatan lain hingga tertunda. 
 
“Kegiatan lainnya akan dikorbankan, karena pos anggaran itu kita tidak ada perencanaan untuk membeli meja dan kursi,” katanya. Sedangkan hambatan yang akan ada ketika penambahan kuota siswa adalah tenaga pengajar yang pastinya sudah lelah. Selain itu juga guru-guru mempunyai kegiatan lain yang harus dikerjakan, jadi tidak bisa stay hingga sore di sekolah.
 
Solichin berharap, proses belajar sesuai kuota yang ada agar proses belajar menjadi tertib dan tidak ada yang dikorbankan. Namun, dirinya menerima keputusan itu, meski masih banyak hal yang diperhatikan sebelum proses belajar dimulai. "Kalau kita sih keputusan apa pun, kalau itu kebijakan yang nggak bisa dielakkan ya tetap harus kita jalankan,” akunya.
 
Terkait masalah PPDB, Solichun beharap untuk di tahun mendatang bisa sesuai aturan. Diharapkan adanya penyaringan secara kualitas, jangan hanya mengangkat karena miskinnya saja. "Akibatnya seperti itu kan, orang-orang yang tidak mampu secara akademis akan lari ke SKTM, dengan target bisa diterima. Akhirnya berlomba-lomba untuk menjadi orang miskin (orang yang dimiskinkan),” tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:pendidikan,