Fortusis Tetap Pantau PPDB Hingga 6 Bulan ke Depan

Fortusis Tetap Pantau PPDB Hingga 6 Bulan ke Depan

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung -  Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 masih menjadi kemelut bagi orang tua siswa yang hingga saat ini memikirkan akan masa depan anak-anaknya. Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Dwi Soebawanto mengatakan,pada PPDB ini pihaknya tetap memonitor akan kemungkinan-kemungkinan penumpang gelap yang ada pada saat registrasi hingga bulan ke enam.
 
“Contoh misalnya jika salah satu SMA kuotanya kan 360 siswa, nah ketika registrasi mungkin yang daftar hanya 355 siswa sehingga kurang 5 siswa. Dikhawatirkan 5 siswa yang masih kosong ini akan diperjual belikan oleh oknum, baik itu dari dinas maupun sekolah” ungkap Dwi di Kantor Dinas Pendidikan. Senin (13/7/2015)
 
Alasan Dwi akan memantau selama enam bulan ke depan karena nanti pihaknya bisa melihat daftar hadir, yang nantinya akan ketahuan apakah benar tetap jumlah siswanya 360 orang apa tidak, karena menurutnya dari tahun ke tahun selalu ada kejadian selalu lebih dari 360 murid. 
 
“Hal ini merupakan kebijakan yang tentunya melanggar aturan walikota, walaupun jika walikotanya sendiri yang membuat aturan kami akan mempermasalahkan ke ranah hukum,” tuturnya.
 
Dwi juga mempertanyakan akan perwal yang tidak sesuai. Menurutnya jika kebijakannya mengatakan A maka pelaksanaannya harus A, tetapi hingga saat ini penjelasan akan siswa yang tidak diterima di pilihan pertama dan kedua belum ada apa-apa dari dinas terkait. Selain itu sistem penambahan kuota juga ternyata belum ada, hanya sebuah wacana saja.
 
“Faktanya SMA 3 tidak menambah kuota alias tetap, berarti penambahan kuota tidak merata. Apa itu adil bagi SMAN 1 hingga 21 ada yang menjadi 3 kelas ada yang 1 kelas bahkan ada yang 5 kelas?” bebernya.

Untuk itu pihaknya berkonsultasi dengan Lembaha Bantuan Hukum (LBH)  dan saat ini sedangan diinventarisasi bentuk kerugian materil. Dwi menyebutkan kerugian materil ini tidak hanya orang tua,dinas dan DPRD, tetapi dengan terhambatnya proses kbm juga menjadi salah satu bentuknya.
 
“Harusnya masuk sekolah itu kan tanggal 9 tetapi karena masalah ini jadi diperpanjang ini kan menyangkut negara,berarti masyarakat rugi secara material dan imaterial,” ungkapnya.

Fortusis tidak akan berhenti begitu saja karena akan tetap memantau permasalahan ini apalagi jika sampai kedapatan jual-beli. Menurut Dwi pilihan kedua ini selalu dipinggirkan karena jika kelasnya kosong kan harus tetap terisi dan menurutnya  yang mengisi tidak hanya berdasarkan passing grade tetapi ada meknisme transaksi.
 
“Kalau pilihan pertama seperti SMA Belitung jarang ada yang mundur, untuk itu ranah hukum menjadi kebijakan kami untuk bisa masalahkan tentang PPDB jadi tidak akan berhenti sekarang,” paparnya. (AY)
.

Categories:Pendidikan,
Tags:pendidikan,