Kadin Kab./Kota Desak Pemerintahan Jokowi-JK

Kadin Kab./Kota Desak Pemerintahan Jokowi-JK

Kadin Kab./Kota Desak Pemerintahan Jokowi-JK

Bandung - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah kabupaten/kota mendesak pengembangan dunia usaha lebih diperjelas dan tegas dalam program pemerintahan Jokowi-JK.

"Pengusaha masih menunggu, 'wait and see' terkait gebrakan Kabinet Indonesia Hebat nanti. Pengembangan dan pembangunan dunia usaha dan kewirausahaan harus lebih jelas dan tegas," kata Ketua Kadin Kota Bandung, Deden Y Hidayat di Bandung, Minggu (26/10/2014).

Menurut Deden, kebijakan pemerintah terkait penguatan dan pengembangan dunia usaha di kabupaten/kota sangat penting menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

Ia menyebutkan, kekuatan pengusaha pada MEA 2015 tidak hanya kuat di tingkat pusat atau di lingkaran elite saja, namun harus diperkuat hingga ke daerah dalam hal ini kabupaten/kota.

"Salah satunya tentu adanya regulasi yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha namun tetap taat aturan. Kita memasuki MEA 2015 itu tidak main-main, harus dibarengi dengan kesiapan daya saing," kata Deden Y Hidayat.

Deden yang juga Ketua DPD Golkar Jabar itu menyebutkan, ketegasan dan kelugasan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan di bidang ekonomi sangat diperlukan sehingga memberikan kepastian dan optimistis di kalangan dunia usaha.

Ia berharap penetapan Kabinet Jokowi-JK mendapat respon positif dari dalam dan luar negeri, sehingga pasar bisa tumbuh positif. Otomatis akan memberikan gairah bagi dunia usaha, baik dalam produksi maupun pengembangan usaha, investasi serta memperluas jaringan pasar.

"Kami masih tunggu tim ekonomi pemerintahan ke depan, saya kira daerah harus mendapat porsi yang lebih besar karena pertumbuhan ekonomi riil adalah di daerah," katanya.

Ia menyebutkan, salah satu yang perlu didorong adalah revitalisasi pasar tradisional, UMKM dan juga fasilitasi sektor riil untuk mendapatkan pasar yang lebih prospektif dan berdaya saing.

"Keberpihakan kepada sektor riil sangat diperlukan, salah satunya dengan menetapkan arah kebijakan ekonomi yang pro sektor riil, termasuk akses pembiayaan dan lainnya," kata Deden. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,