Rp 100 Miliar Denda untuk Agung dan Menkumham

Rp 100 Miliar Denda untuk Agung dan Menkumham

Agung Laksono Cs.

Jakarta - Kepengurusan Golkar kubu Munas Ancol dinyatakan tidak sah dan telah melanggar hukum. Artinya, segala kebijakan yang diterbitkan oleh Agung Laksono Cs. tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, kepenguran Munas Bali dinyatakan sah, karena sesuai dengan aturan.
 
Demikian ditegaskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  Majelis Hakim juga menghukum tergugat karena sejauh ini dianggap telah merugikan Partai Golkar. Atas sejumlah kerugian, tergugat dibebani biaya kerugian.
 
"Menghukum tergugat 1, 2, 3 secara tanggung renteng membayar kerugian material sebesar 100 miliar rupiah," kata Hakim Lilik Mulyadi, saat membacakan putusan di ruang sidang PN Jakarta Utara, Jumat (24/7/2015).
 
Adapun tergugat I, yakni Agung Laksono dan Zainuddin Amali, sedangkan untuk tergugat II adalah Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam, serta tergugat III Menkumham RI Yasonna H Laoly.
 
Sementara kerugian yang dimaksud oleh hakim adalah kepercayaan para kader Golkar, termasuk kader yang berada di daerah kepada kepengurusan Golkar dari hasil Munas Bali. "Kerugian material berupa pikiran, tenaga, dan kepercayaan kader Partai Golkar terhadap penggugat," kata Hakim Lilik.
 
Setelah membacakan putusan, hakim menanyakan tanggapan dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, Lawrence Siburian menyatakan, pihaknya akan berkosultasi atas putusan tersebut. "Kami akan berkonsultasi," katanya menanggapi putusan tersebut.
 
Lawrence Siburian mengaku, dirinya baru pertamakali ini dibebani ganti rugi sebesar Rp 100 miliar.  "Baru kali ini kita mendapat putusan, bahwa kerugian immaterial tersebut didenda hingga mencapai sebesar Rp 100 miliar," tegasnya Lawrence.
Sebelumnya diberitakan, kepengurusan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie memenangi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diputuskan hari Jumat 24 Juli 2015 ini. Majelis hakim memutuskan, Munas Ancol yang digelar kubu Agung Laksono melanggar hukum, sehingga dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki wewenang untuk menggelar munas.
 
"Adanya bukti perbuatan melawan hukum, maka Munas Ancol harus dinyatakan tidak sah," ujar Ketua Majelis Hakim, Lilik Mulyadi, saat membacakan putusan. 
 
Untuk itu, Majelis mensahkan Munas yang digelar di Bali. Hal itu dilihat dari berbagai aspek, sehingga Munas di Bali dinyatakan memenuhi aturan yang berlaku. "Majelis berpendapat bahwa Munas di Bali 30 November telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan AD/ART, prosedur, surat menyurat. Sehingga Majelis berkesimpulan Munas di Bali adalah Munas Partai Golkar yang sah," ujar Hakim.
 
Setelah sidang selesai, tampak sejumlah petinggi Partai Golkar melakukan sujud syukur atas kemenangan ini. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan Wakil Ketua Partai Golkar, Nurdin Halid saling berpelukan. Diikuti oleh para petinggi Partai Golkar lainnya. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:politik,