KPK Periksa 12 Saksi Kunci PTUN Medan

KPK Periksa 12 Saksi Kunci PTUN Medan

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 12 saksi kunci kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara, Senin (27/7/2015).

Para saksi tersebut adalah pengacara di kantor hukum Otto Cornelis yang juga sudah dicegah oleh KPK Yulius Irawansyah Mawardji, dan Kepala Biro Keuangan Daerah Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis sebagai pemberi kuasa kepada kantor hukum OC Kaligis terkait pengajuan perkara ke PTUN Medan.

Kemudian anak buah Gubernur Sumatera Utara sebagai sesama kader Partai Keadilan Sejahtera Mustofa; majelis hakim yang menangani perkara Ahmad Fuad Lubis yaitu Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, Amir Fauzi; panitera/sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan; staf panitera PTUN Medan Sheilla CH Sirait; Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti; serta bagian Keuangan kantor hukum OC Kaligis and Associates Aryani Novitasari.

"Seluruh saksi diperiksa untuk tersangka Moh Yagari Bhastara alias Gerry," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Saksi-saksi yang sudah hadir adalah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti serta para saksi yang sudah menjadi tersangka yaitu majelis hakim yang menangani perkara Ahmad Fuad Lubis yaitu Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, Amir Fauzi serta panitera/sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan.

Namun dua saksi yaitu Taufik dan Mustafa meminta pengunduran waktu pemeriksaan.

"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan sopir Ibu Evi Susanti bernama Taufik, tapi karena satu dan lain hal, kami minta KPK agar sopir Evi Susanti ini diperiksa pada Rabu mendatang," kata pengacara Evi, Razman Arief Nasution yang menemani Evi dan Gatot.

Razman yang juga pengacara Mustafa pun mengajukan surat permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan Mustafa.

"Saya juga sampaikan surat atas nama Mustafa yang juga dilanjutkan pemeriksaan hari ini belum dapat memenuhi panggilan karena masih ada tugas lain dan akan bersedia (diperiksa) pada Kamis mendatang," ungkap Razman.

Pekan lalu pengacara Gerry, Haeruddin Massaro menyatakan bahwa peran Evy dalam kasus ini dominan yaitu sebagai pemberi uang kepada OC Kaligis.

"Bu Evy ini dalam perkara yang ditangani Gerry, dia dominan, bukan dominan dalam melakukan suap, dia yang kontak ke Gerry, ke OC Kaligis, bahkan kata Gerry ada duit yang diserahkan Evy ke OC Kaligis ke kantor. Tapi ke Gerry tidak pernah sama sekali, Gerry hanya mengurusi administrasi misalnya sidang," ungkap Haeruddin pada Jumat (24/7).

KPK sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini yaitu sebagai penerima suap terdiri atas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro (TIP), anggota majelis hakim Amir Fauzi (AF) dan Dermawan Ginting (DG) serta panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SY), sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengacara senior OC Kaligis dan anak buahnya bernama M Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias Gerry.

Selain Kaligis, kelimanya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di PTUN Medan pada 9 Juli 2015 dan mengamankan uang 15 ribu dolar AS (sekitar Rp195 juta) dan 5 ribu dolar Singapura (sekitar Rp45 juta) di kantor Tripeni.

Kaligis sendiri ditangkap di Hotel Borobudur pada 14 Juli 2015 dan langsung ditahan pada hari yang sama.

Tindak pidana korupsi itu terkait dengan gugatan ke PTUN Medan yang dilakukan oleh mantan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis atas terbitnya sprinlidik (surat perintah penyelidikan) dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2012, 2013 dan 2014.

Terhadap sprinlidik tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara pun mengajukan gugatan ke PTUN Medan dengan pemerintah provinsi menunjuk Gerry sebagai pengacara untuk melakukan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN yang berhak menilai apakah aparat sipil negara melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam putusannya pada 7 Juli 2015, hakim Tripeni dan rekan menyatakan permintaan keterangan oleh jaksa kepada Fuad Lubis ada unsur penyalahgunaan kewewenangan. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,