Bupati Sumedang Ade Irawan "Melawan"

Bupati Sumedang Ade Irawan

Terdakwa Bupati Sumedang duduk di kursi pesakitan, jalani sidang perdana di Ruang Sidang Tipikor Pengadilan Negeri, Jalan Re Martadinata Kota Bandung Senin ( 27/7/2015).(Tris Doddy)

Bandung - Sidang perdana terdakwa Ade Irawan yang masih aktif menjabat sebagai Bupati Sumedang usai digelar. Persidangan yang berjalan satu jam setengah dengan Ketua Majelis Hakim Marudut Bakara tersebut, berakhir dengan permintaan eksepsi dakwaan dari pihak terdakwa.

Dalam hal ini, pihak kuasa hukum terdakwa Ade Irawan, meminta waktu satu minggu untuk menyusun eksepsi. Selain itu, pihak kuasa hukum juga meminta permohonan alih status tahanan terdakwa.

Ade Irawan mengatakan, eksepsi secara tegas diajukan olehnya karena ada dakwaan JPU yang dirasakannya janggal.

"Saya akan bikin kejutan saat eksepsi tanggal 3 nanti. Tapi saya mohon persidangan saya ini bisa berjalan dengan lancar," ungkapnya di luar ruang sidang Tipikor, Jalan R.E. Martadinata Kota Bandung, Senin siang (27/7/2015).

Selanjutnya  Kuswara S Taryono selaku kuasa hukum terdakwa menjelaskan, permintaan eksepsi tersebut diajukan karena adanya ketidaksepahaman dalam dakwaan JPU, dalam artian ketidakjelasan dari sisi dakwaan.

"Saat itu terdakwa Ade Irawan menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi, kapasitasnya yaitu di ranah kebijakan dewan DPRD tidak memasuki kawasan keuangan. Namun dakwaan yang dibacakan mengarahkan terdakwa pada aliran dana perjalanan dinas pada ketika itu," ungkapnya.

Menurutnya, persidangan terdakwa seharusnya masuk ke ranah wilayah hukum administrasi bukan pidana namun semua bisa dipahami.

"Tim penasehat hukum yang menangani kasus ini ada enam, kami akan berembuk untuk eksepsi ini. Pimpinan dewan itu kolektif kolegial, jadi tidak berjalan sendiri," paparnya.

Saat ditanya mengenai penangguhan penahanan, Kuswara menuturkan, kliennya saat ini masih berstatus sebagai Bupati Sumedang sehingga dibutuhkan penangguhan ini untuk pekerjaan-pekerjaan di daerah yang harus diselesaikan juga untuk keluarga.

"Kami minta penangguhan penahanan dari status rutan ke tahanan kota, alasannya masih ada yang harus dituntaskan sesuai kurun waktu sebagai Bupati Sumedang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ade Irawan tersandung kasus perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi periode 2009-2014, saat terdakwa masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi.

Penahanan Ade ditetapkan dalam surat perintah Kejati Jabar No : Print -181/0.26Fd.1/03/2015 tanggal 27 Maret 2015.

Dalam kasus ini terdakwa dijerat Pasal 2 (1), Pasal 3 Pasal (11), Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,