Pendatang Haram ke Kota Bandung Terus Dikejar

Pendatang Haram ke Kota Bandung Terus Dikejar

Foto: Dok.cikalnews

Bandung - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung gencar operasi yustisi atau kependudukan, khususnya di Terminal Cicaheum dan Stasiun Kiaracondong Kota Bandung seusai Lebaran 2015.

"Operasi ini untuk memastikan penegakan kependudukan penduduk asli Bandung maupun pendatang agar tertib administrasi kependudukan," kata Kepala Disdukcapil Kota Bandung Popong Warliati Nuraeni di Bandung, Selasa (28/7/2015).

Dia mengatakan pada 2014, sekitar lima sampai sepuluh persen penduduk baru di Kota Bandung. Dari persentasi itu, ada kurang lebih 109 orang yang sudah tinggal di Bandung, tapi tidak memiliki KTP Bandung.

Dia mengatakan bagi warga pendatang yang ingin menjadi penduduk Bandung harus mempertimbangkan segi modal, keterampilan, pengetahuan, dan administrasi kependudukan yang harus dijalani.

Prosedur mengurus administrasi kependudukan tersebut, katanya, bisa melalui RT dan RW, kemudian ke Disdukcapil untuk mendapat keterangan untuk ditindaklanjuti oleh RT dan RW.

Operasi yustisi bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Dari kegiatan selama dua hari, terjaring 690 orang yang datang ke Bandung. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 15 persen warga baru mau mencari kerja di Bandung.

"Yang 85 persennya memang sudah bekerja di Bandung. Tapi yang 85 persen ini rata-rata sudah tinggal satu tahun atau dua tahun tapi belum punya KTP Bandung," katanya.

Setiap tahun, jumlah penduduk Bandung terus meningkat karena adanya urbanisasi. Tahun 2014 hampir lima sampai sepuluh persen penduduk baru.

"Namun kami belum punya jumlah penduduk yang riil di Bandung," katanya.

Hasil operasi yustisi di Terminal Cicaheum, urbanisasi berasal dari Jawa Barat bagian timur, seperti Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Sukabumi.

Hasil operasi yustisi di Stasiun Kiaracondong, banyak kaum urban dari Banjar, Jawa Tengah, seperti Cilacap, Kebumen, dan perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah.

"Dalam setahun lonjakan urbanisasi biasanya terjadi pascalebaran meski operasi yustisi kami lakukan setiap sebulan sekali," katanya.

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah disebutkan sanksi bagi yang tidak membawa kartu identitas diri akan dikenakan denda Rp50 ribu. Bagi warga yang tinggal sementara, seminggu atau dua minggu tidak usah memiliki KTP Bandung, namun harus memiliki kartu Keterangan Tinggal Sementara (KTS). (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,