Beberapa Dalil Kuatkan MUI Fatwakan BPJS Haram

Beberapa Dalil Kuatkan MUI Fatwakan BPJS Haram

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah  mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah Islam, alias haram. Surat Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI dari Sekretariat MUI di Jakarta, Kamis (30/7/2015) menyebutkan, beberapa dasar penetapan fatwa.
 
Berdasarkan penjelasan MUI, dalam Alquran ada beberapa surat yang dijadikan dalil fatwa itu, yakni QS Al-Baqarah: 275-280, QS Ali Imran: 130, QS An-Nisa: 36-39, QS Al-Baqarah: 177, QS At-Taubah: 71, dan QS Al-Maidah: 2.
 
MUI juga menyebut sepuluh hadis, ijma ulama dan beberapa fatwa DSN MUI sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan haram.
 
Dari aspek dalil 'aqli, MUI menilai sistem jaminan sosial seharusnya berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan persaudaraan, serta itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain.
 
Jika hal itu terjalin, masyarakat akan terbentuk secara kukuh, kuat dan tidak terpengaruh oleh goncangan yang terjadi. Dengan begitu, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.
 
Apabila hal-hal pokok itu tidak terpenuhi, bisa jadi menyebabkan terjadinya berbagai tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak, serta bangunan sosial masyarakat akan runtuh.
 
Sebelumnya MUI juga menyatakan menilai, program dan modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antarpara pihak. Itu dilihat dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan beberapa literatur.
 
Dapat dikatakan penyelenggaraan itu mengandung unsur ghararn maisir, dan juga riba. Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti saat ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelayanan BPJS.
 
Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Ini penting dilakukan mengingat 2019 nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti, akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Perusahaan yang tidak ikut program BPJS juga akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,