BPK Bebas dari Kepentingan Politik

BPK Bebas dari Kepentingan Politik

BPK Bebas dari Kepentingan Politik

Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menjamin lembaganya bebas dari kepentingan politik, meskipun tiga dari sembilan anggota lembaga tersebut pernah menjadi politisi partai.

"Kalau saya, Pak Achsanul Qosasi (Anggota BPK), Rizal Djalil (Anggota BPK), yang mantan politisi semua, berbuat yang ada kira-kira muatan politis, silakan Anda adukan ke Majelis Etik, dan kalau saya melanggar kode etik silakan pecat saya," kata Harry Azhar kepada pers sesuai pengucapan sumpah dirinya sebagai Ketua BPK di Kantor Mahkamah Agung di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Harry meminta semua pihak tidak lagi meragukan integritas, profesionalitas dan objektivitas dirinya dan anggota lainnya sebagai unsur pimpinan Lembaga Auditor Utama tersebut.

Dia menegaskan, sejak mengikuti seleksi anggota BPK, dirinya sudah berkomitmen bahwa jika terpilih menjadi pimpinan BPK, dirinya akan mengundurkan diri dari partai.

"Saya bukan politisi, saya sudah keluar, jadi tolong dicatat, saya tidak lagi anggota partai, berapa kali anda tanya saya jawab, saya bukan anggota partai. jadi jangan lagi ditanya," ujar dia.

Jika ada pihak yang meragukan kapasitas dirinya, Harry menyebut gelar Doktor Ekonomi dari Oklahoma State University yang dia peroleh pada tahun 2000 seharusnya dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki kompetensi untuk menjadi pimpinan BPK.

"Saya akan periksa semuanya, perusahaan Bakrie itu kalau mengelola keuangan negara pun saya akan periksa, tapi perusahaan Bakrie tidak mengelola keuangan negara tidak mungkin BPK memeriksa," jelas Harry.

Harry Azhar merupakan Mantan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Sedangkan, Achsanul Qosasi adalah Mantan Politisi Partai Demokrat, dan Rizal Djalil, mantan Politisi Partai Amanat Nasional.

Ketiganya terpilih menjadi pimpinan BPK melalui pemungutan suara di Komisi XI DPR RI pada 15 September lalu.

Sesuai Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang BPK, anggota BPK tidak boleh terlibat atau terikat dengan kepentingan politik praktis.

Harry Azhar akhirnya terpilih sebagai Ketua BPK dalam Sidang Anggota BPK pada 21 Oktober 2014.

Dalam sidang anggota yang menggunakan mekanisme pemungutan suata itu, Harry mendapatkan lima suara dari sembilan anggota, mengalahkan calon petahana Rizal Djalil yang mendapat empat suara. (AY)

.

Categories:Politik,
Tags:politik,