Anggota MPR Cabut Gugatan UU MD3

Anggota MPR Cabut Gugatan UU MD3

Anggota MPR Cabut Gugatan UU MD3

akarta - Pemohon pengujian Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), mencabut gugatannya mengingat niat awal dari anggota parlemen untuk menggunakan musyawarah mufakat sebagai jalan keluar. "Kesimpulan terakhirnya adalah kami mencabut gugatan UU MD3 dengan harapan mudah-mudahan musyawarah mufakatlah yang akan dihasilkan dalam persoalan yang kita hadapi di Parlemen," kata salah satu pemohon Dwi Ria Latifa, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (28/10/2014). Dalam persidangan tersebut, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan bahwa alasan untuk mencabut gugatan tersebut adalah untuk menghindarkan polemik baru di antara anggota parlemen. "Kondisi di DPR RI yang saat ini sebetulnya masih sangat tidak kondusif untuk persoalan pembagian komisi, atau pimpinan komisi, atau alat kelengkapan dengan perangkat pimpinannya, lobi juga masih terjadi tarik-menarik sampai hari ini," jelas dia. Selain Dwi Ria Latifa, dua pemohon lainnya adalah Junimart Girsang dan Henry Yosodiningrat. Sebelumnya para pemohon merasa dirugikan oleh pasal 15 ayat (2) dari UU Nomor 17 Tahun 2014, yang berbunyi, "Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap". Para pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU a quo karena sebagai anggota MPR mereka tidak dapat menjadi pihak yang berhak menentukan siapakah pihak yang akan menjadi Pimpinan MPR. Menurut para pemohon pemilihan pimpinan MPR dalam satu paket yang diusulkan berdasarkan keputusan fraksi akan mengakibatkan tidak adanya otonomi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 huruf c UU 17/2014, yaitu anggota MPR berhak dipilih dan memilih. (AY) .

Categories:Politik,
Tags:nasional,