Ngotot Ajukan Pasal Penghinaan, Ada Apa Sih Jokowi ?

Ngotot Ajukan Pasal Penghinaan, Ada Apa Sih Jokowi ?

Jakarta - Presiden Jokowi  keukeuh  menyodorkan kembali pasal tentang penghinaan terhadap presiden, yang tertuang dalam RUU KUHP ke DPR bersama dengan 785 pasal lainnya. Padahal, sebelumnya pasal itu juga sudah dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 
 
Namun, nyatanya pengajuan pasal tersebut tidak mendapatkan angin segar dari Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Menurutnya, pasal yang sudah dimentahkan MK tidak bisa dihidupkan kembali.
 
"Secara azas hukum yang berlaku segala Undang-Undang atau pasal yang telah dibatalkan oleh MK, tidak bisa dibahas atau dihidupkan kembali dalam UU. Namun itu biarlah nanti dibahas oleh raker dalam inventarisir masalah," kata Aziz di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (3/8/2015).
 
Azipun membenarkan, ajuan pasal itu diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III. "Ada beberapa pasal yang dimunculkan kembali sejak adanya putusan oleh MK. Salah satunya, pasal substansi tentang penghinaan kepada Presiden dalam RUU itu. Namun kami belum membahas secara substansi, hanya mendengar," katanya.
 
Menurut Aziz, pihaknya tetap akan menolak pasar itu meski ke depannya pemerintah tetap ngotot untuk menghidupkannya. "Tidak bisa karena negara ini kan negara hukum, putusan MK itu final dan mengikat. Jadi tak bisa dihidupkan kembali, kalaupun dihidupkan akan langsung dibatalkan oleh MK," tegasnya.
 
Anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella menyatakan, pihaknya akan mengkaji secara mendalam sodoran pasal tentang penghinaan presiden Jokowi lewat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
 
Usulan yang diajukan dalam RUU KUHP itu menjadi pelik, karena sebelumnya sudah sempat dimentahkan Mahkamah Konstitusi (MK). "Perlu dikaji secara mendalam karena MK sudah menghapuskan pasal yang berkaitan dengan itu," kata Rio.
 
Sekjen Partai NasDem itu menilai, pengajuan pasal itu bukan dilihat dari pantas atau tidaknya. Namun yang perlu diperhatikan, putusan MK yang menyatakan semua warga negara sama di mata hukum. Meski presiden sebagai simbol negara tidak boleh menerima penghinaan.
 
"Semua warga negara punya hak sama di depan hukum. Meski bukan berarti presiden boleh dihina. Bukan soal pada orang, tapi soal jabatan yang merupakan salah satu simbol sebuah negara," tegasnya.
 
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR belum memutuskan sikap menolak atau menerima, tentang usulan memasukkan pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 
Fraksi PPP akan mengkaji secara mendalam usulan itu, sebelum dibahas dalam Komisi III DPR. Ada sejumlah alasan mendasar hingga usulan itu harus dikaji lebih cermat. Di antaranya, pasal itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006.
 
Kalau dimasukkan lagi, ada kekhawatiran menjadi pasal karet atau pasal yang diterapkan untuk kepentingan tertentu. Pasal itu berpotensi dijadikan alat untuk membungkam kritik kepada pemerintahan.  "Fraksi PPP melakukan kajian putusan MK sebelum menentukan sikap," kata Juru Bicara Fraksi PPP DPR, Asrul Sani.
 
Asrul mengakui, ada usulan mengenai pencemaran nama baik tidak masuk lagi dalam ranah hukum pidana tapi dalam hukum perdata.  "Ya, usulan itu yang nanti bisa menjadi masukan. Saya masih akan mendengarkan argumentasi yang diusulkan, baik secara akademik maupun praktik," tegasnya.
 
Menurutnya, dalam pembahasan revisi KUHP, Komisi III DPR akan mendengarkan masukan banyak pihak sebelum menolak, atau menerima usulan memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden. "Dalam pembahasan atas pasal yang memiliki aspek sensitivitas publik tinggi," tambah Asrul. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:jokowi,