Jabar Sisir Industri Pengeksploitasi Air Tanah

Jabar Sisir Industri Pengeksploitasi Air Tanah

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyisir pelaku industri yang diduga melakukan eksploitasi air bawah tanah dalam operasional industri/pabriknya seperti di bidang tekstil dan manufaktur.

"Penyisiran akan dimulai dari wilayah Kabupaten Bandung karena kami yakin kalau ada air bawah tanah yang disedot untuk pemanfaatan industri selama ini selain air tanah permukaan," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, di Bandung, Senin (3/8/2015).

Dengan adanya dugaan tersebut, kata dia, maka ia memprediksi pajak penggunaan air bawah tanah masih lebih besar dibanding yang tertagih pemerintah daerah dari industri.

Ia menuturkan, sejumlah pelaku industri di Kabupaten Bandung bisa memiliki sumur artesis lebih dari 10 dan banyaknya sumur tersebut tidak diperjelas dengan berapa pajak yang masuk ke kas daerah serta berapa pemanfaatan air yang sudah disedot industri tersebut.

"Ini kemungkinan ke depan kami akan menggandeng pihak BPK," kata dia.

Ia mengatakan dari laporan yang didapat olehnya diketahui bahwa selain mengeksploitasi penggunaan air bawah, industri juga diduga tidak melaporkan dan menyetor pajak yang sesuai pada kabupaten/kota.

"Ini kami nilai tidak sebanding dengan kemungkinan habisnya persediaan air dan kewajiban pajak yang harus disetor. Kami menuga pajak air bawah tidak benar setorannya ke pemkab/pemkot," kata dia.

Menurut dia, persoalan industri di wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dan Bekasi kebanyakan disorot persoalan limbahnya semata padahal selama ini penggunaan air tanah dalam untuk industri tekstil misalnya jika tak dikontrol bisa memperburuk kondisi kekeringan.

"Malah jangan-jangan ada penyimpangan pajaknya, artesis pabrik-pabrik ini bisa membuat mata air di Kabupaten Bandung kering," kata dia.

Dikatakan dia, penggunaan air tanah ke depan juga harus diaudit dan Pemprov Jabar akan bersikap hati-hati menghitung berapa banyak air yang dimanfaatkan industri dan sisanya oleh masyarakat setempat.

"Jadi bukan tidak boleh memanfaatkan air, tapi kalau dieksplorasi siang malam, cekungan tidak akan memiliki cadangan air lagi, ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemprov Jabar juga berkepentingan mengatur soal pajak air bawah karena saat ini serapan di sejumlah wilayah mulai berkurang karena kontrol terhadap penggunaan air artesis oleh industri saat ini begitu lemah.

"Ketika resapan sudah berkurang, eksplorasi air oleh industri menurutnya tidak mengenal jeda," ujar dia. Sementara itu, Ketua Walhi Jabar Dadan Ramdan mengatakan pihaknya sejak 2014 lalu mencatat pertumbuhan industri, pertambangan, properti komersil di kawasan perkotaan di Jawa Barat telah menyebabkan eksploitasi air bawah tanah dan permukaan makin massif.

"Dan berdasarkan data yang ada pada kami tercatat bahwa penggunaan air selama tahun 2014 mencapai 327,2 juta meter kubik," kata Dadan. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,