Kembali ke Putusan MK, Presiden Bukan Lambang Negara

Kembali ke Putusan MK, Presiden Bukan Lambang Negara

Jakarta - Masuknya pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tanda mundurnya proses demokrasi di Indonesia. Sebab, pasal ini sebelumnya sudah dibatalkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi. "Dibatalkan atau dihidupkan lagi ya mundur," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR.
 
Fahri  mengakui, dirinya kebingungan mengapa wacana itu kembali muncul. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak memasukkan pasal itu lagi ke dalam draf revisi KUHP. "Saya nggak tahu bagaimana pemerintah bisa mengajukan draf yang tidak dikalibrasi (diverifikasi) dengan yang diputuskan MK," katanya.
 
Menurut politisi PKS itu, jika pasal ini kembali dipaksakan berarti putusan MK harus dibatalkan. "Kita akan mempertanyakan ketelitian mereka untuk memeriksa pasal-pasal mana yang belum dicantumkan," tegasnya.

Selain itu, kritik terhadap presiden, pejabat negara dan DPR adalah sama. Kritik itu untuk membuat kepala negara, pejabat dan DPR menjadi lebih baik. "Serangan, kritik, terhadap pejabat negara harus kita biarkan, agar pejabat negara tambah baik dan introspeksi diri. Kritik itu konsekuensi sebagai pejabat negara," akunya.

Disebutkan, presiden bukan lambang negara yang dibandingkan dengan bendera Merah Putih, Garuda Pancasila dan lagu Indonesia Raya. 
"Presiden itu silih berganti. Kita datang dan pergi. Nah, apakah presiden itu lambang negara? Jadi kembali lagi pada putusan MK," katanya.
 
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan, "Prinsip equality before the law, semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, hendaknya kita hormati," tegas Novanto.
 
Ia mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun kritiknya. Namun, sebaiknya dilakukan dengan cara konstruktif, saling menghormati, dan santun. "Inti dari demokrasi adalah saling menghormati," tegasnya. Lembaga negara seperti lembaga Kepresidenan maupun DPR adalah simbol negara. Lembaga negara bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
 
Seperti diberitakan, pemerintah mengusulkan 786 pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR. Salah satu pasal yang diusulkan adalah pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal Penghinaan Presiden sudah pernah digugurkan Mahkamah Konstitusi (MK) 2006. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,