Pasal Penghinaan Presiden, Pemerintah Kian Tak Taat Hukum

Pasal Penghinaan Presiden, Pemerintah Kian Tak Taat Hukum

Jakarta-  Tudingan pemerintah tidak taat hukum semakin menguat apabila tetap ngotot mengajukan kembali pasal penghinaan presiden yang sudah pernah dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Apabila dihidupkan kembali, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil khawatir pasal itu jadi "zombie" yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Kehidupan demokrasi yang bebas tak lagi bisa dirasakan.
 
"Presiden harusnya mengurungkan niatnya untuk meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham agar menarik usulan itu," kata Nasir di Jakarta, Rabu (5/8/2015). Pasal itu akan memunculkan kesan,  Jokowi antikritik. Padahal, Jokowi harusnya sudah siap menerima segala risiko saat dilantik jadi Presiden.
 
"Seorang kepala negara harus siap mengorbankan dirinya sebagai kepala negara. Mati pun harusnya siap, apalagi dihina. Ini belum tentu orang menghina juga, pasal karet ini," tambahnya.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencurigai, pasal tersebut juga dimunculkan oleh orang-orang yang ingin cari muka di hadapan Jokowi. "Lewat pasal ini mereka mungkin minta kompensasi," tegas Nasir.
 
Dipuji PBB
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie angkat bicara perihal rencana penghidupan kembali pasal penghinaan presiden di era pemerintahan Presiden Jokowi. Jimly merupakan Ketua MK yang mematikan Pasal 310 dan 311 tentang penghinaan presiden tersebut pada tahun 2006.
 
"Jangan disalahkan presiden sekarang, draftnya di pemerintahan yang lalu. Itu kan sudah dibahas tim hukumnya, banyak ahli pidana ingin mengembalikan itu (pasal penghinaan)," ujar Jimly.
 
Menurut Jimly, saat pasal itu di-nonaktifkan, Indonesia justru mendapat pujian dan dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dalam special report dewan HAM PBB, itulah pujian terhadap putusan MK mengalir.
 
"Membatalkan pasal penghinaan presiden sebagai suatu kemajuan yang dua langkah lebih maju dari banyak negara lain, termasuk beberapa negara Eropa seperti Swedia, Belgia, Belanda. Di sana pasal itu masih ada. Meski dalam praktik, pasal itu sudah tidak pernah dipakai lagi," tegasnya.
 
Pada zaman dulu, saat rakyat bertemu dan berfoto dengan raja saja serta tidak membungkukan badan, akan terjadi perang karena dianggap menghina dan ditangkap polisi.
 
"Tapi sekarang tidak ada orang demo yang tidak bawa foto, bahakan kadang dibakar dan diinjak, ada raja di Eropa yang merasa dihina. Jadi, itu tingkat peradaban berdemokrasi seperti itu, sehingga pasal penghinaan kepala negara itu meski masih ada, tidak pernah dipakai lagi," ujarnya.
 
Ia menilai, siapapun yang memandang presiden sebagai simbol negara,  dia kembali pada pandangan era abad ke-17. "Kepala negara sebagai simbol. Simbol itu artinya lambang negara, lambang itu sudah diatur sendiri pada Pasal 36. Lambang negara kan Garuda Pancasila. jadi itu teori feodal yang menganggap presiden itu lambang negara," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:jokowi,