Kejagung Tunda Pemeriksaan Terhadap Gubernur Sumut

Kejagung Tunda Pemeriksaan Terhadap Gubernur Sumut

Jakarta - Kejaksaan Agung menunda pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial periode 2011-2013.

"Saksinya belum siap. Kita akan panggil ulang lagi," kata salah satu penyidik Kejaksaan Agung Victor Antonius di gedung KPK Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Seharusnya Gubernur Sumatera Utara akan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejagung dalam perkara korupsi bansos di Sumut. Gatot juga telah menjadi tersangka dalam kasus penyuapan majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang ditangani KPK dan sudah ditahan sejak 3 Agustus 2015.

"Ini nanti sifatnya pemeriksaan saksi saja," kata Victor.

Victor mengatakan, pihaknya dapat meminjam dokumen yang diperlukan dari KPK, apalagi KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah gubernur, pendopo gubernur dan kantor gubernur Sumut pada Selasa (12/8).

"Kita juga akan melakukan hal yang sama (penggeledahan) untuk kepentingan kita. 'Kan kita juga bisa saling pinjam dokumen," jelas Victor.

Victor juga mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyidikan kasus ini.

"Dia (Gatot) tahanan KPK. 'Kan bagi tugas, yang mana ditangani KPK, yang mana ditangani Kejaksaan Agung. Kita koordinasi dengan KPK dan masing-masing menangani kasusnya. Kejagung menangani bansos, KPK menangani OTT (Operasi Tangkap Tangan)-nya. Itu jelas," ungkap Victor.

Pengacara Gatot, Razman Arief Nasution mengatakan bahwa pihaknya mengirim surat ke Kejagung agar penyidikan kasus bansos dialihkan ke KPK.

"Hari ini ada rencana pemeriksaan Pak Gatot selaku Gubernur Sumut dalam dugaan korupsi bansos 2012-2013. Kami memutuskan mengirim surat ke Kejagung, intinya adalah kami menghargai panggilan Kejagung, tapi kami tetap berharap di luar pemeriksaan di KPK oleh Kejagung, kami tetap berkirim surat ke KPK untuk menangani kasus ini," kata Razman di gedung KPK.

Alasan Razman adalah kasus korupsi bansos itu terkait dana hingga Rp2,1 triliun dan melibatkan banyak pihak.

Razman juga menjelaskan bahwa Gatot baru siap diperiksa pada Selasa (18/8) pekan depan.

"Demi tegaknya hukum, klien kami bersedia diperiksa hari Selesa 18 Agustus pukul 10.00, nanti kami dampingi. Jadi hari ini tidak ada pemeriksaan, tadi beliau (Gatot) sudah dijemput tapi beliau bilang sudah berkoordinasi ke kuasa hukum untuk menyampaikan agar KPK menolak (pemeriksaan) atau bagaimana sistem kerja mereka dengan kejagung dalam menangani kasus ini," kata Razman.

Kewenangan Atas permintaan Gatot tersebut, Victor menegaskan, kewenangan pemeriksaan berada di tangan kejaksaan.

"Oh itu bukan kewenangan dia (Gatot), itu kewenangan kami," ungkap Victor.

Beberapa waktu lalu, penyidik Kejagung telah memeriksa sejumlah pejabat Pemprov Sumut, antara lain, Wakil Gubernur Sumut Tengku Erri Nuradi, Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Nurin Lubis dan mantan Sekretaris Pemprov Sumut Hasban Ritongan.

Sedangkan oleh KPK, Gatot dan Evi disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Keduanya sudah ditahan sejak 3 Agustus 2015, Gatot ditahan di rumah tahanan kelas I Cipinang sedangkan Evi di rutan kelas I Jakarta Timur di gedung KPK Jakarta.

Selain Gatot dan Evi, KPK juga sudah menetapkan enam orang tersangka lain, yaitu penerima suap terdiri atas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro (TIP) dan anggota majelis hakim Amir Fauzi (AF) dan Dermawan Ginting (DG).

Selain itu, panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SY), sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengacara senior OC Kaligis dan anak buahnya bernama M Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias Gerry.

Perkara ini dimulai ketika Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Agung terkait perkara korupsi dana bantuan sosial provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2014. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:,