Komnas HAM Minta Pasal Penghinaan Dibahas Dulu

Komnas HAM Minta Pasal Penghinaan Dibahas Dulu

Bandung- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang diajukan pemerintah dalam draf revisi UU KUHP sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dalam forum publik.

"Menurut saya, sebaiknya didiskusi dulu, tetapi kalau mau dijadikan undang-undang sebelum membahas pasal-pasalnya sebaiknya itu dijadikan wacana publik dalam forum-forum memadai," kata Ketua Komnas HAM Nur Kholis di Gedung Sate Bandung, Kamis (13/8/2015).

Pihaknya menyatakan ada kekhawatiran jika pasal penghinaan terhadap presiden ini disahkan oleh DPR RI maka akan menghambat kebebasan menyampaikan pendapatan dan berekspresi warga negara.

"Sebenarnya pasal penghinaan ini sudah diatur di UU lainnya. UU kita sudah cukup ketat mengaturnya, siapa yang secara pribadinya diserang itu sudah ada pasal 310 311," katanya.

Namun, lanjut dia, karena pasal ini menyangkut dengan kewibawaan seorang presiden maka pihaknya menyarankan agar didiskusikan terlebih dahulu. "Tolong cek secara seksama ketentuan lain yang ada, sebelum melangkah ke pembahasan DPR RI. Tapi sebagai wacana kalau ada keperluan terhadap perlindungan kepala negara, silahkan saja," tegasnya.

Menurut dia, jangan sampai pembahasan pasal ini malah melahirkan sebuah undang-undang yang represif nantinya. "Kalau demikian saya pikir agar mundur, kalau salah merumuskan malah jadi represif, maka diperlukan kehati-hatian di sini," katanya.

Pemerintah mengajukan 786 Pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR RI untuk disetujui menjadi UU KUHP. Salah satunya pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Pasal tersebut tercantum dalam Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang berbunyi: "setiap orang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".

Pasal selanjutnya semakin memperluas ruang lingkup Pasal Penghinaan Presiden yang tertuang dalam RUU KUHP, seperti dalam Pasal 264, yang berbunyi: "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV". (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,