Pidato Jokowi Hanya Berisi Rencana Jauh dari Realita

Pidato Jokowi Hanya Berisi Rencana Jauh dari Realita

Jakarta -  Menyimak isi pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI 2015 sekaligus menyambut Kemerdekaan ke-70 RI, dinilai baru sebatas rencana. Padahal, saat ini masyarakat tengah menunggu langkah Jokowi untuk membenahi kondisi ekonomi, yang semakin terpuruk.
 
"Mayoritas isi pidato Jokowi masih bicara pada tataran rencana, bahkan sekadar keprihatinan di beberapa bagian. Padahal yang terpenting implementasi, apalagi dihadapkan pada realitas kondisi ekonomi yang terpuruk," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini di Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Menurut anggota Komisi III itu, rakyat tak memerlukan janji-janji dan wacana dari presiden, tetapi rakyat butuh kebijakan pemerintah yang menyelesaikan masalah sehari-hari. "Di tengah harga-harga yang naik, daya beli rakyat yang menurun drastis, nilai tukar rupiah yang jatuh, yang ditunggu adalah langkah taktis dan efektif pemerintah untuk menanganinya," katanya.

 Jazuli mengakui, program pemerintah seperti Nawa Cita, Trisakti, Revolusi Mental sudah baik dan menarik untuk digelorakan dan diwacanakan. Sehingga tugas presiden dan pemerintah untuk menuangkan dalam policy plan and policy action yang jelas, terarah, dan terukur. 
 
"Presiden dan kabinetnya harus lebih bergegas membuat policy yang komprehensif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, sangat minim kebijakan pemerintah untuk menjaga dan mendorong daya beli rakyat," tegasnya.

Oleh karena itu, katanya seharusnya di tengah kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini pemerintah dan stakeholder, terkait aktif memberikan informasi dan penjelasan komprehensif tentang langkah-langkah yang dilakukan. "Pemerintah harus cepat action, jangan lagi berwacana, ambil penuh tanggung jawab, jangan lagi rakyat yang menanggung susah," tegas Jazuli. 
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pidato Jokowi di hadapan anggota MPR dan DPR jauh dari realita. Politikus Partai Gerindra itu menilai, pidato Jokowi hanya berisi retorika. Terutama mengenai pentingnya persatuan untuk membangun Indonesia.
 
"Kalau mau persatuan diselesaikan, jangan dipecah belah. Jangan yang diomongkan dan dilaksanakan berbeda," kata Fadli. Alasan Fadli menilai itu didasarkan pada realitas sejumlah menteri yang kebijakannya justru menimbulkan perpecahan. Dia mencontohkan, kebijakan Menkumham sebagai awal yang membuat Golkar dan PPP pecah. 
 
Selain itu, tidak terlihat upaya Jokowi untuk mempersatukan Partai Golkar dan PPP. Padahal, Jokowi mestinya bisa mengingatkan menterinya yang dianggap memulai perpecahan ini. 
 
Selain itu, berbagai pernyataan orang sekitar Istana juga sering memicu kegaduhan. Di antaranya terkait memasukkan kembali pasal penghinaan presiden, pasal yang berpotensi menjadi pasal karet dan bisa membungkam demokrasi. "Jokowi berkali-kali menekankan persatuan, tapi praktiknya tidak tercermin," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,