Ditjen Pajak Jabar Selamatkan Tunggakan Rp 17 Miliar

Ditjen Pajak Jabar Selamatkan Tunggakan Rp 17 Miliar

Bandung - Upaya penegakan hukum dan penagihan yang dilakukan Kanwil Dirjen Pajak Jabar I berhasil mencairkan tunggakan pajak senilai Rp 17 miliar.

"Upaya penagihan aktif tersebut terbukti menuai hasil gemilang. Uang negara sebesar 17 miliar rupiah bisa segera diselamatkan," kata Kepala Kanwil DJP Jabar I Adjat Sudradjat di Bandung, Sabtu (15/8/2015).

Menurut dia keberhasilan itu tak lepas dari kemauan keras para pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I dalam melakukan tindakan penegakan hukum (law enforcement).

Adjat menyebutkan penegakan hukum merupakan wewenang yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan amanat Undang-undang Perpajakan.

Ia menyebutkan, uang sejumlah Rp5 miliar rupiah dicairkan dari seorang pengusaha pada Selasa, 11 Agustus 2015 lalu.

"Pencairan dana tersebut dimaksudkan sebagai pelunasan hutang pajak yang ditunggak oleh pengusaha itu," katanya, Pada saat yang hampir bersamaan, KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Madya Bandung juga berhasil mencairkan tunggakan pajak dari group usaha pengusaha tersebut. KPP Bandung Bojonagara berhasil mencairkan tunggakan senilai Rp3 miliar sedangkan KPP Madya Bandung berhasil mencairkan tunggakan senilai Rp7,8 miliar.

Menurut Adjat, pengusaha itu telah berkomitmen kepada Ditjen Pajak bahwa dia akan mengangsur tunggakan pajak sebesar Rp7 miliar rupiah pada tahun ini.

Selain tindakan penagihan berupa pencairan saldo rekening Wajib Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat I juga mendorong para Kepala KPP di wilayah kerjanya untuk melakukan upaya lain. Salah satu yang telah menuai hasil adalah KPP Bandung Bojonagara. Sebuah perusahaan memilih membayar tunggakan pajak sebesar Rp1,15 miliar , sehingga eksekusi penyanderaan yang dikenakan batal dilakukan.

Penegakan hukum bagi pengemplang pajak juga dilakukan seperti pekan lalu Pengadilan Negeri Bandung juga memvonis seorang pengusaha berinisial DS yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5,6 miliar.

Yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurungan selama tiga tahun empat bulan, dan denda Rp11,9 miliar subsider enam bulan.

"Dari kasus di atas harus menjadi pelajaran berharga buat Wajib Pajak. Aturan pajak tegas dan pasti. Yang melanggar pasti akan kena sanksi, bisa sanksi administratif berupa bunga dan denda, bisa juga sanksi pidana berupa kurungan penjara," kata Adjat.

Adjat juga mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk bersama-sama menegakkan aturan perpajakan di wilayah Kanwil DJP Jabar I secara baik.

Ia mengimbau Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan denda sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dan sanksi berupa bunga penagihan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

"Ini kesempatan baik buat semua Wajib Pajak untuk membetulkan SPT-nya. Dan fasilitas ini hanya bisa dinikmati tahun ini. Tahun depan kami akan lebih tegas lagi," katanya menambahkan. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,