Dilematis Jokowi Hadapi Desakan KIH dan KMP

Dilematis Jokowi Hadapi Desakan KIH dan KMP

Dilematis Jokowi Hadapi Desakan KIH dan KMP

Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendesak Presiden Jokowi mengabaikan pimpinan yang sah di DPR, yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi mengingatkan koalisi pendukungnya agar mematuhi aturan internal parlemen.
 
Diyakini, apabila Jokowi tidak segera turun tangan untuk turut menengahi persoalan yang menyelimuti parlemen tersebut, masalahnya akan semakin runcing. Akibatnya, jalannya pemerintahan bisa terganggu yang berpengaruh terhadap perkembangan berbagai sektor.
 
Seperti dituturkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI Ahmad Basarah, KIH meminta pemerintahan Presiden Jokowi mengabaikan pimpinan alat kelengkapan Dewan (komisi dan badan) yang disahkan  pimpinan DPR saat ini. Fraksi PDI-P menganggap pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan di DPR dilakukan dengan cara ilegal.
 
Menurut Basarah, pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan dengan cara ilegal secara otomatis melahirkan keputusan ilegal. Maka pimpinan alat kelengkapan Dewan dianggap tidak merepresentasikan DPR secara konstitusional.
 
"Pemerintah dapat mengabaikan segala bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan komisi, badan di DPR versi Koalisi Merah Putih karena mereka statusnya mash ilegal," kata Basarah, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (30/10/2014).
 
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan agar Jokowi turun tangan menertibkan fraksi pendukungnya, untuk menaati peraturan dan tata tertib dalam parlemen. Kerja DPR saat ini belum efektif karena koalisi pendukung Jokowi plus Fraksi PPP menolak menyerahkan susunan anggota di tiap alat kelengkapan Dewan. Hasilnya, program DPR bersama mitra kerja belum dapat dimulai sebagaimana mestinya. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:nasional,