Singapura Lancarkan Kritik 'Dikirim' Asap Indonesia

Singapura Lancarkan Kritik 'Dikirim' Asap Indonesia

Beberapa sudut kota singapura yang terkena dampak polusi asap dari Indonesia

Jakarta  - Singapura kembali diselimuti asap yang berasal dari kebakaran hutan di wilayah Sumatera, karena angin yang bertiup membawanya ke negara kota itu.
 
Harian Singapura Straits Times, Rabu melansir informasi itu dari Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA). Berdasarkan data Indeks Standar Polusi (PSI), indeks asap menunjukkan angka moderat yakni berkisar 62 dan 68. 
 
Data PSI itu diprediksi makin tinggi hingga mencapai di titik maksimal tak sehat, jika angin terus berembus dari arah selatan menuju ke barat daya. NEA mengatakan, meski angka itu bisa meningkat, warga diminta untuk tenang dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya.
 
Berdasarkan penjelasan NEA, mereka tengah mengamati asap yang muncul dari titik api di Sumatera bagian selatan, dan pusat selama beberapa hari terakhir. Mereka mendeteksi 116 titik api pada Senin lalu. Namun, jumlah titik api kian menurun. 
 
Sementara itu, data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru menyebutkan, satelit Tera dan Aqua memantau lonjakan titik panas di Sumatera, yang diindikasikan sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan.
 
Menurut BMKG, pada Kamis (20/8/2015) hari ini terdapat 672 titik api. Sementara sehari sebelumnya terdapat 94 titik di seluruh provinsi di beberapa wilayah.
 
Setiap tahunnya Singapura selalu terkena pengaruh asap dari kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Air Singapura, Vivian Balakrishan kembali melontarkan keluhannya pada Indonesia, dalam pertemuan regional para menteri ASEAN di Jakarta akhir bulan lalu. 
 
Menurut Vivian, tujuan negara ASEAN untuk bebas dari asap pada 2020 tidak cukup bagi warga Negeri Singa itu. Mereka menginginkan ASEAN bebas asap saat ini juga, karena warga Singapura sudah terlalu lama menderita berkepanjangan akibat polusi udara. 
 
"Kami ingin ASEAN bebas asap saat ini juga, bukan pada tahun 2020. Terlalu banyak pengorbanan baik dalam hal biaya ekonomi, sosial, dan manusia yang disebabkan oleh isu tersebut. Apalagi jika isu ini dibiarkan terlalu lama," tegas Vivian. 
 
Bahkan, dia menyebut Indonesia lamban dalam menangani isu kabut asap. "Kunci utama yang menjadi penghalang, adanya sistem legislatif dan pembuat aturan yang masih terpisah di Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, mereka tidak ingin membuka peta konsesi secara terbuka untuk publik," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Internasional,
Tags:,