Sejumlah Wilayah Belum Miliki Desain Tata Ruang

Sejumlah Wilayah Belum Miliki Desain Tata Ruang

Bandung - Sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum memiliki rencana desain tata ruang, ungkap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

"Mungkin kurang dari lima (kabupaten/kota) yang belum di Jabar," kata Ahmad Heryawan usai menghadiri Diskusi Publik "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan tata ruang" di Kota Bandung, Kamis (20/8/2015).

Ia menuturkan, Provinsi Jawa Barat memiliki target sejak dua tahun lalu seluruh kabupaten/kota sudah memiliki desain rencana tata ruang. "Kita ingin dua tahun lalu deklarasi bahwa Jabar adalah provinsi di Indonesia yang penyelesaian tata ruangnya tercepat dan lengkap," kata dia.

Namun, kata dia, sejauh ini pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar karena rencana desain tata ruang sudah cukup bagus. Pihaknya menyontohkan hampir semua kabupaten/kota sudah menetapkan rencana tata ruang rencana wilayahnya tapi masih ada sejumlah daerah yang belum menetapkan hal tersebut seperti Kabupaten Subang dan Kabupaten Banjar.

"Hampir semuanya selesai, kemarin masih ada Depok, Banjar dan Subang. Depok itu yang terakhir (menyerahkan) tapi itu prosesnya panjang. Itu sekitar enam bulan yang lalu," kata dia.

Ketika ditanyakan dorongan seperti apa yang dilakukan oleh pihaknya agar seluruh kabupaten/kota di Jabar memiliki rencana desain tata ruang, Heryawan menuturkan tidak diperlukan dorongan khusus dari Pemprov Jabar.

"Kabupaten/kota yang tata ruangnya belum selesai nanti akan ada hambatan, baik dari investasi dan perizinan. Pasti untuk urusan tata ruang tidak harus didorong oleh pemprov tapi mereka akan segera menyelesaikan karena ini sangat diperlukan," kata dia.

Sementara itu Kepala Bidang Tata Ruang dan Kawasan Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar, Bobby Subroto menambahkan walaupun sudah diminta sejak pertengahan 2014, hingga saat ini baru sejumlah daerah yang sudah menyetorkan dan dibahas rencana desain tata ruangnya.

Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bandung, Bekasi dan Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya.

"Secara naskah dan kajian teknis rencana desain tata ruang rata-rata sudah dimiliki daerah. Namun saat ada ketentuan dari Dirjen Tata Ruang Kemen PU-Pera lewat Permen 20/2014 tentang pedoman penyusunan mekanisme RDTR banyak ketidaksesuaian. Setiap daerah yang menyerahkan rencana desain tata ruang harus melengkapi 12 persyaratan. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,