Cabup Undurkan Diri, KPUD Indramayu Konsultasi

Cabup Undurkan Diri, KPUD Indramayu Konsultasi

Bakal Calon Bupati Indramayu Rasta Wiguna menunjukkan surat pengunduran diri sebagai calon. (Antara/

Bandung - KPUD Indramayu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat terkait adanya bakal calon bupati/wakil bupati Rasta Wiguna-Toto Sucartono yang mengundurkan diri pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indramayu 2015.

"Pada Sabtu (22/8) lalu, teman-teman dari KPU Indramayu menemui kami untuk konsultasi, menanyakan langkah-langkah selanjutnya terkait pengunduran diri salah satu bakal calonnya," kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, di Bandung, Senin (24/8/2015)

Ia menuturkan, berdasarkan hasil pertemuan antara pihaknya dengan KPUD Indramayu maka akan dilakukan pembukaan kembali pendaftaran calon yang akan dilakukan pada tanggal 28-30 Agustus mendatang.

"Sosialisasi pendaftaran pun akan kembali dilakukan pada 25 hingga 27 Agustus mendatang. Sehingga otomatis KPU Indramayu pun harus merevisi tahapan pemilu, karena sekarang kan calonnya hanya satu," katanya.

Menurut dia, pasangan Rasta-Toto tidak bisa diberi sanksi berat atas pengundurannya itu karena pengundurannya dilakukan sebelum KPU menetapkan calon.

"Jika pengunduran diri itu dilakukan setelah ditetapkan, pengundurannya bisa dikenai sanksi berat. Sebelum penetapan, tidak ada sanksinya. Setelah ditetapkan, denda maksimal Rp60 miliar," kata dia.

Ia mengatakan, sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa kandidat yang mengundurkan diri sebelum penetapan hanya diberi sanksi administratif.

"Dan sanksinya berupa larangan pengusungan kembali bagi partai politik yang mengusungkan. Dalam PKPU 9 2015, pasal 6 ayat 7 dan 8 dijelaskan, calon tidak bisa mengundurkan diri. Tetapi di pasal 8 beda lagi, apabila calon mengundurkan diri, parpol pengusung tidak bisa mengganti lagi, dan pencalonannya jadi gugur. Otomatis KPU Indramayu mau enggak mau harus menerima pengundurannya," kata Yayat.

Oleh karena itu, kata Yayat, hanya Partai Golkar dan Hanura yang memiliki kesempatan untuk mengusung calon kepala daerah maka PDI Perjuangan dan PKB tidak berhak untuk kembali mengusung kadidat.

"Sementara itu partai lainnya kan sudah mengusung pasangan yang satu lagi. Jadi hanya Golkar dan Hanura yang masih bisa mengusung," katanya.  (AY)

.

Categories:Daerah,
Tags:,