Tunda Penggenangan Waduk Jatigede!

Tunda Penggenangan Waduk Jatigede!

Bandung -  Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang juga Ketua Pengaping Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat, Eka Santosa meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan penggenangan Waduk Jatigede, sebelum dampak sosial terkait rencana itu diselesaikan.  

"Sebelum dampak sosial terkait rencana penggenangan Waduk Jatigede, Sumedang pada 31 Agustus ini diselesaikan secara tuntas, ada baiknya pemerintah menunda rencana tersebut. Sebab bila kondisi itu tetap dipaksakan dipastikan akan menimbulkan banyak persoalan.

Demikian ditegaskan," tegas Eka, Kamis (27/8/2015)

Eka mengatakan, beberapa dampak sosial yang harus mendapat prioritas utama dari pemerintah yaitu terkait nasib 2.000 siswa dari 11 sekolah yang bakal terendam, pembayaran ganti rugi yang masih tertunda, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga yang terdampak penggenangan.

"Fakta yang terjadi ini belum termasuk kerusakan secara ekologi yaitu hilangnya 2.000 hektare sawah produktif di lahan subur di kawasan tersebut yang lahan 1 hektarenya mampu menghasilkan 6 ton beras, serta 800 ribu berbagai jenis pohon yang harus ditebang. Padahal wilayah yang bakal digenangi ini merupakan lahan pertanian subur dan lumbung padi bagi Jawa Barat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Eka juga mengingatkan, agar pemerintah harus pula menyelesaikan terlebih dulu 12.000 komplain yang pernah disampaikan masyarakat dari 28 desa di lima kecamatan di Kabupaten Sumedang yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh adanya proyek pembangunan Waduk Jatigede tersebut.

“Jadi ternyata masih sangat banyak persoalan yang harus diselesaikan pemerintah sebelum melakukan penggenangan pada tanggal 31 Agustus yang tinggal menghitung hari. Sebab itu sudah seharusnya sebelum hal itu dilakukan, pemerintah menyelesaikan terlebih dulu dampak sosial dan ekologi yang terjadi di Waduk Jatigede,” tegasnya.

Eka menyebutkan, terkait relokasi masih ada kecenderungan ketidakakuratan data yang digunakan. “Karena berdasarkan Permendagri terdapat sekitar 4.000 KK yang harus direlokasi. Sedangkan berdasarkan data non Permendagri ada sekitar 6.000 KK dan BPKP Pokjanal Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) menyebutkan ada 13.092 KK,” ungkapnya. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,