Penggenangan Waduk Jatigede Perlu Komitmen Bersama

Penggenangan Waduk Jatigede Perlu Komitmen Bersama

Bandung- DPRD Jawa Barat meminta agar sosialiasi tentang lamanya penggenangan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, yang rencananya akan dilakukan akhir Agustus 2015 digencarkan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat.


"Kalau tiga desa pertama memang akan digenangi dalam waktu kurang dari 100 hari. Namun kalau yang lainnya masih ada waktu tujuh sampai delapan bulan. Ini yang harus disosialisasikan. Tingkatan penentu kebijakan sudah tahu, tapi kan masyarakat tidak tahu, tahunya langsung digenangi," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Jumat (28/8/2015).

Menurut dia, semua hak warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede harus dipenuhi dan semua pihak terkait harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

"Kami telah menyampaikan arahan terkait itu. Kami berinisiatif mengumpulkan satker, BPKP, kejati, kepolisian, pemerintah daerah, pelaksana di lapangan, samsat, hingga kades. Kami meminta agar hak-hak mereka dipikirkan. Ada yang harus segera, ada yang bertahap. Paling tidak kita harus memikirkannya," kata Ineu.

Pihaknya juga meminta agar semua pihak memahami tugas dan kewajibannya sehingga proses pemenuhan hak warga bisa dilakukan sebaik mungkin.  "Hal ini memang perlu ada soliditas, komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah. Mana yang menjadi kewajiban pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," katanya.

Dia menuturkan, Satuan Kerja (Satker) Jatigede harus lebih pro aktif dalam menginventarisasi setiap persoalan di lapangan seperti satker harus memantau dengan baik proses pembayaran ganti rugi.

"Jadi harus terus melaporkan semua yang sudah berjalan di lapangan. Pembayaran berapa jumlahnya. 80 persen, 91 persen, harus terus dipantau dan dilaporkan," kata dia.

Ketika ditanyakan tentang kepastian penggenangan, Ineu mengaku belum mengetahui perkembangan terbaru karena pmerintah pusat pun belum memutuskan apakah penggenangan akan tetap dilakukan pada akhir bulan ini atau diundur.

"Jadi itu tadi, satker harus terus melaporkan semua yang terjadi di lapangan supaya Kemen PUPR bisa memastikan apa penggenangan diundur atau tetap dilakukan. Karena sekarang kan keputusannya di pusat, kita di daerah bagaimana agar menstabilkan," kata dia.(Ode)**
.

Categories:Bandung,
Tags:,