Mencuat Tuntut Jokowi-JK Mundur di Demo Buruh

Mencuat Tuntut Jokowi-JK Mundur di Demo Buruh

Jakarta - Selama sepuluh bulan berjalan, pemerintahan belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat, kebijakan pemerintahan ini bertentangan dengan nilai kemasyarakatan. Oleh karena itu, Majelis Rakyat Indonesia (MARI) mengajak seluruh masyarakat menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mundur dari jabatannya.
 
Lewat pernyataan sikap yang ditandatangani Eggi Sudjana dan Yusuf AR, MARI menuding kebijakan Presiden Jokowi terkait liberalisasi harga BBM premium sangat menyengsarakan rakyat, sekaligus bertentangan dengan prinsip perekonomian Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
 
Pernyataan sikap politik yang disebarkan bersamaan dengan momen demonstrasi buruh, Selasa, 1 September 2015 itu juga menilai, kebijakan Jokowi membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah sebuah proyek mercusuar. Hal itu dianggap bertentangan dengan prinsip 'Ambeg Paramaarta.'
 
Berdasarkan penilaian MARI, kebijakan Jokowi sangat liberal, menegasi dan mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti yang tertuang pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. 


MARI menilai, kebijakan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW yang diberikan kepada swasta asing dan domestik, juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Sementara buruh menolak menggelar aksi unjuk rasa di Monas dan memadati kawasan di depan Istana Negara, Jakarta. Begitu tiba, buruh langsung menggelar orasi.
 
Selasa  ini, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara. Serikat Pekerja Nasional (SPN) misalnya, mengerahkan 5.000 anggotanya dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Berbeda dengan demo sebelumnya, kali ini demonstrasi buruh dilengkapi pos kesehatan, sembilan mobil ambulans, dan 27 tenaga medis. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,