DDII dan KAMMI Serukan Jokowi-JK Turun dari Jabatan

DDII dan KAMMI Serukan Jokowi-JK Turun dari Jabatan

Bandung - Sejumlah massa yang tergabung dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Bandung menuntut Jokowi-JK untuk turun dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden. Tuntutan itu diteriakkan massa DDII saat berunjuk rasa di depan Gedung Sate Jl. Diponegoro,\ Kota Bandung, Senin (31/8/2015).
 
Menurut Ketua DDII Kota Bandung Muchsin al-Fiqri, di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, banyak permasalahan yang muncul. Salah satunya ditandai dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah, yang saat ini sudah mencapai di atas Rp 14.000. "Sejak satu tahun ini tidak ada satu pun prestasi yang dibangun Jokowi. Hanya kehancuran yang ada baik dari sisi ekonomi, politik dan keagamaan yang mengalami kemunduran," katanya.
 
Dengan terjadinya keterpurukan perekonomian yang berkepanjangan saat ini, lanjut Muchsin, hal tersebut akan berimbas pada terjadinya PHK massal di Indonesia. "PHK massal kini menjadi horor, sekaligus menteror kaum buruh pribumi yang semakin termarjinalkan. Rakyat kcil pun hidup semakin sengsara," katanya.
 
Dalam aksinya, mereka juga membawa spanduk yang menuntut mundurnya Presiden Jokowi. Selain itu, di depan kantor Gubernur Jawa Barat tersebut, para massa aksi melakukan pembakaran ban.
 
Sementara itu, di Jakarta, tidak hanya buruh yang melakukan demonstrasi, dalam  menyikapi lesunya perekonomian. Mahasiswa pun menyusul para buruh dengan melakukan aksi serupa. Demikian disampaikan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Andriyana, seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.


"Kita akan lakukan hal yang sama dengan buruh, ya lakukan demo. Pekan depan, 4 September kita adakan rapimnas konsolidasi di Bandung seluruh Indonesia. Mungkin setelah rapimnas akan ada penyikapan resmi dari KAMMI secara organisasi untuk lihat kondisi kebangsaan saat ini," kata Andriyana, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
 
Ia menjelaskan, pertemuannya dengan JK bukan berarti mahasiswa lemah dan tunduk ke pemerintah. "Kalau ketemu pejabat bukan kongkalingkong, tapi untuk mereka rasakan kondisi di lapangan. Di jalanan pun kita akan sampaikan hal yang sama," tegas Andriyana.

Pemerintah perlu memberikan arah yang jelas dalam menghadapi pelemahan ekonomi global. Sebab, rupiah terus melemah terhadap dolar AS dan  daya beli masyarakat makin turun. "Begini kalau terjadi badai, nahkoda berikan arahan yang cukup jelas. Seharusnya pemerintah berikan arahan, saat ini ekonomi global sedang alami perlambatan dan tekanan, maka ayo kita hadapi persoalan ekonomi ini bersama-sama," tutur Andriyana.

Aliansi mahasiswa ini juga memprotes soal pajak negara. Pajak negara dinilai membebankan rakyat kecil. Kondisi itu bisa menjadi awal mula terulangnya krisis 1998. "‎Kalau riak-riak ini tidak kita satukan dan rakyat tidak bersama dalam hadapi kondisi ekonomi, kita khawatir ada gejolak lebih serius ke masyarakat dan muncul persoalan sosial seperti 1998 begitu," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Bandung,
Tags:,