Soal Pelindo II, DPR Sebut JK Intervensi Bareskrim

Soal Pelindo II, DPR Sebut JK Intervensi Bareskrim

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memang sempat menelepon Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso, terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. JK meminta agar Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, RJ Lino tidak dilakukan pidana.
 
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap JK telah melakukan intervensi terhadap hukum, dengan meminta agar RJ Lino tidak dipidanakan. "Kalau memang itu yang dilakukan, tidak merupakan keputusan atas kesadaran insitutisi kepolisian bisa dibilang intevensi," kata Fahri di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (4/9/2015).
 
Menurut Fahri, jika RJ Lino tidak suka dengan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri harusnya melakukan prapreadilan, bukan malah mengancam Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya. "Itu proses, kan bisa di praperadilan," tegasnya.
 
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengaku pernah menelepon Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Kepada Budi Waseso, JK meminta agar tidak ada pemidanaan terhadap kebijakan korporasi.
 
JK mengaku meminta penjelasan mengenai duduk persoalan yang menjadi dasar Bareskrim menggeledah kantor RJ Lino. Pasalnya, pemerintah telah mengimbau kepada penegak hukum untuk berhati-hati dalam mengusut kebijakan suatu korporasi, terlebih lagi perusahaan itu BUMN.
 
"Namun, itu semua sudah saya jelaskan," kata Buwas. Ia sendiri yang baru saja dicopot dari jabatan Kepala Bareskrim tidak mempermasalahkan JK bertanya soal kasus yang membelit PT Pelindo II. Baginya, pertanyaan dari JK bagian dari bentuk kontrol.
 

"Menurut saya wajar saja wapres atau siapapun bahkan masyarakat boleh menanyakan kepada saya, tentang kasus yang sedang saya tangani sebagai wujud kontrol juga," katanya.

Meski ia tak lagi di Bareskrim, Buwas yakin pengungkapan kasus PT Pelindo II tidak akan berhenti. Bareskrim yang kini dikomando Komjen Anang Iskandar, bisa menyelesaikan kasus itu karena tindak pidananya nyata. "Saya yakin ada korupsi. Korupsi mobil crane ada prosedur yang tak sesuai, dokumen pembayaran melebihi pembiayaan yang Rp 45 miliar. Kami sudah periksa teknis bahwa 10 mobil tidak produksi," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,