Kasus Ijazah Palsu Dilaporkan ke Polda Jabar

Kasus Ijazah Palsu Dilaporkan ke Polda Jabar

Bandung - LSM Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Subang dari PDIP, ASR, ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

"Alasan kami melaporkan penggunaan ijazah palsu oleh ASR ini sejalan dengan semangat Kementerian Riset Dikti yang beberapa waktu lalu gencar memerangi penggunaan ijazah palsu demi menjaga kualitas pendidikan. Laporan ke Polda Jabar kami lakukan hari Senin ini," kata Koordinator Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat, Nano Hermato, di Bandung, Senin (7/9/2015).

Ia menuturkan, temuan penggunaan ijazah palsu oleh calon anggota legislatif perempuan yang bertarung di Pemilu Legislatif 2014 ini berawal dari penelurusan anggota FP2JB yang mendapati perbedaan penulisan gelar yang bersangkutan di ijazah dan kertas surat suara pemilihan.

"Jadi anggota kami yang juga praktisi pendidikan menemukan gelar Bu ASR pada kertas surat suara pemilihan S.IP (Sarjana Ilmu Pemerintahan) tapi di ijazahnya malah S.Sos (Sarjana Sosial)," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan hasil penelusuran pihaknya diketahui bahwa ASR yang tercatat sebagai caleg DPRD Kabupaten Subang daerah pemilih VII menggunakan ijazah Nomor 11041/STISIP/AN tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh STISIP Pusaka Nusantara Jakarta.

"Namun setelah kami cek dilaman forlap.dikti.go.id/mahasiswa. Nama yang bersangkutan tidak tercatat sebagai mahasiswa atau lulusan STSIP Pusaka Nusantara, Jakarta," kata dia.

Pihaknya juga meminta klarifikasi langsung kepada STISIP Pusaka Nusantara dan dinyatakan bahwa perguruan tinggi swasta tersebut tidak pernah mengeluarkan ijazah sejak wisuda terakhir pada September 2015.

"Kalau menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 69, orang yang terbukti menggunakan ijazah palsu bisa dipidana dengan pidana penjara lima tahun atau denda Rp500 juta," kata dia.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Pusaka Nusantara Jakarta RH Sudhartin menambahkan ijazah Nomor 11041/STISIP/AN tanggal 9 Januari 2012 atas nama ASR dinyatakan ilegal karena tidak terdaftar di pangkalan Dikti STISIP Pusaka Nusantara.

"Lembar ijazah yang diterbitkan berlainan dengan ijazah asli dari kami. Jadi kami tidak pernah mengeluarkan ijazah tersebut," kata RH Sudhartin, ketika dihubungi melalui telepon. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,