Pasar Merespon Negatif atas Kebijakan Ekonomi Jokowi

Pasar Merespon Negatif atas Kebijakan Ekonomi Jokowi

Jakarta - Pasar keuangan dalam negeri merespon negatif paska digulirkannya paket kebijakan ekonomi tahap I September 2015, yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Tampak masih terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ke level Rp 14.300 per dolar AS. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun rontok 34,62 poin atau 0,8 persen di 4.312,66.

Untuk itu, secara mendadak Jokowi memanggil Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pertemuan itu pun berlangsung singkat sekitar satu jam. Usai pemanggilan dirinya, Darmin pun irit berbicara. "Ya tidak, bapak (Jokowi) mau nanya rencana setelah ini apa, setelah paket kebijakan ekonomi diumumkan," kata Darmin.

Ia mengaku, dirinya dipanggil sendirian oleh Jokowi. Sedangkan, pemanggilan Menteri BUMN Rini Soemarno dilakukan terlebih dahulu sebelum Darmin. "Iya saya saja," singkatnya sambil berlalu ke mobil dinasnya.

Sementara itu, dalam paket kebijakan ekonomi tahap I September 2015 terdiri atas tiga langkah. Salah satunya adalah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Jokowi pun merombak 89 aturan dari 154 aturan yang menghambat daya saing industri nasional.

Darmin menjelaskan, sebanyak 89 aturan yang dirombak itu dalam waktu dekat akan berlaku efektif. Sehingga kebijakan yang menghambat daya saing industri nasional sudah terhapuskan. "Itu semua sudah jalan, yang belum jalan itu malah kita tunda," katanya. Meski demikian, tidak semua 89 aturan yang dirombak atau deregulasi langsung efektif. Hal itu hanya menunggu waktu beberapa hari atau maksimal satu minggu.

"Memang prosesnya tunggu diteken menterinya karena bahwa baru diputuskan, namun dalam waktu seminggu beberapa ini," lanjutnya. Pada sisi lain, Darmin membantah proses 89 aturan deregulasi yang ditandatangani menteri itu tidak akan memakan waktu lama. Pasalnya, tidak ada paksaan dari Jokowi untuk mengubah aturan itu. Namun, ia tidak menyebut kementerian mana yang paling banyak terkena 89 aturan yang terkena deregulasi. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,