Cianjur Kesulitan Awasi 135 Pekerja Asing

Cianjur Kesulitan Awasi 135 Pekerja Asing

Cianjur - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Cianjur, mengaku kesulitan mengawasi 135 pekerja asing dan tinggal di wilayah tersebut, meskipun datanya tercatat di sejumlah dinas terkait.

Kepala Badan Kesbangpol Cianjur Sudrajat Laksana melalui Kasubid Intelijen dan Pengawasan Orang Asing Bambang Ribu Susilo di Cianjur, Jumat (11/9/2015) mengatakan, pihaknya kesulitan mengawasi pekerja asing tersebut karena tidak memiliki wewenang melakukan tindakan.

"Keberadaan pekerja asing itu, semuanya ditangani dinas terkait, seperti pekerja asing yang bekerja di pabrik, wewenangnya ada di dinas tenaga kerja, sedangkan guru asing ada di dinas pendidikan. Kami hanya sebagai koordinator yang menerima laporan berapa jumlah mereka," katanya.

Menurut dia, para pekerja asing itu tersebar di sejumlah perusahaan dan lembaga pendidikan.

Ia mengatakan, sebagian besar pekerja asing itu bekerja di sejumlah industri yang ada di Cianjur.

"Dari total 135 pekerja asing, sebagian besar bergerak di bidang industri dan tenaga pengajar," katanya.

Sementara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertras) Cianjur mencatat ada 30 orang tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah tersebut.

Kepala Dinsosnakertrans Cianjur Sumitra mengatakan, puluhan tenaga kerja asing tersebut tersebar di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Cianjur.

"Selama ini, kami hanya menerima laporan jumlah tenaga kerja asing dan untuk dokumennya wewenang pemerintah pusat. Sedangkan pengawasan yang kami lakukan tidak melekat karena bukan kewenangan kami," katanya.

Saat ini, tutur dia, pihaknya memprediksi jumlah tenaga kerja asing akan mengalami peningkatan dengan beroperasinya sejumlah pabrik yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Kita tetap melakukan pengawasan, namun untuk wewenang penindakan jika ditemukan adanya pelanggaran ini merupakan tugas imigrasi," katanya.

Hal senada terucap dari Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu, dia mengatakan, terkait pengawasan terhadap warga negara asing pihaknya bekerja sama dengan imigrasi Sukabumi, untuk melakukan pengawasan terbatas.

"Kalau pendataan identitas orang asing itu urusan imigrasi, tapi kalau orang asing menjadi pelaku atau korban dari tindak pidana, kepolisian berwenang untuk menanganinya. Kewenangan pengawasan lalu lintas orang asing berada di bawah satuan fungsi intelijen bidang pengawasan orang asing (POA)," katanya.

Selama ini, ungkap dia, berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, jika ada pengusaha atau pengelola tidak melaporkan tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lain yang direkrut, dapat dipidana. (AY)

.

Categories:Daerah,
Tags:,