Menhub Diminta Berantas Mafia Pelabuhan

Menhub Diminta Berantas Mafia Pelabuhan

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diperkenalkan saat pengumuman Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10).

Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) meminta Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk memberantas praktik pungutan liar oleh mafia pelabuhan yang selama ini meresahkan para pengusaha logistik.

"Praktik pungutan liar di Indonesia justru dilakukan mafia-mafia pelabuhan yang berkedok perusahaan negara dan perusahaan asing," kata Ketua ALI, Zaldy Ilham Masita kepada pers di Jakarta, Minggu (02/11/2014).

Asosiasi mengkritisi rencana kenaikan tarif pelabuhan oleh PT Jakarta International Container Terminal (JICT), yang akan menerapkan cost recovery pelayanan jasa petikemas Rp 75.000 mulai 1 November 2014. JITC adalah anak perusahaan patungan PT Pelabuhan Indonesia II dengan Hutchinson Port Holdings (HPH).

"Kami berharap Pak Jonan, sebagai menhub baru, segera mencabut tambahan tarif-tarif aneh, juga segera membereskan pelabuhan dari mafia-mafia pelabuhan yang berkedok perusahaan negara dan perusahaan asing," kata Zaldy.

Kenaikan tarif di pelabuhan ini sangat disayangkan. Ini karena akan menambah daftar biaya tinggi di pelabuhan, mengingat bersemangatnya pemerintahan baru untuk menekan biaya tinggi logistik di Tanah Air.

"Diperkirakan, kenaikan biaya pelabuhan karena tarif baru ini mencapai Rp400 miliar- Rp500 miliar per tahun. Kenaikan ini tanpa dasar hukum sama sekali dan dilakukan sepihak oleh Pelindo II. Kami menyesalkan hal ini," katanya.

Ironisnya, beberapa asosiasi juga mendukung. Setidaknya ada empat yakni adalah BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) DKI Jakarta, Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) dan Indonesia National Shipowners Kepelabuhanan.

Ada juga Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, dan Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jakarta Raya. "Padahal, selama ini hampir semua asosiasi memprotes tingginya biaya logistik di Indonesia,”  katanya.

Kabinet Kerja 2014-2019 harus dapat menurunkan biaya logistik paling sedikit 1 persen per tahun atau 5 persen dalam lima tahun.

Dikatakannya, tingginya biaya di sektor logistik menjadi tantangan utama di sektor logistik nasional bagi kabinet kerja Jokowi-JK.  Belum sampai seminggu sejak kabinet baru dilantik, biaya pelabuhan sudah akan naik di pelabuhan Tanjung Priok.  Berdasarkan Surat Edaran Nomor UM.338/3/17/JICT2014 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT JICT Albert Pang, terungkap perseroan akan menerapkan biaya recovery yang belum pernah ada sebelumnya, untuk setiap container ekspor dan impor senilai Rp 75.000. Ini berlaku mulai 1 November 2014 pukul 00.01. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,