FPOJ Pertanyakan Ketidakjelasan Dana KONI Jabar Rp 267 Miliar

FPOJ Pertanyakan Ketidakjelasan Dana KONI Jabar Rp 267 Miliar

Demiz saat menerima rombongan Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat. (Foto Ade)

Bandung – Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat (FPOJ) mempertanyakan ketidakjelasan penggunaan uang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jabar, yang diperkirakan mencapai Rp 267 miliar.

“Ratusan miliar dana KONI Jabar pada periode 2010–2014 belum jelas pertanggungjawabannya, bahkan tidak ada. Ada sekitar Rp 267 miliar dana yang diduga kurang sehat digunakan,” tegas Ketua FPOJ, Eka Santosa saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar di rumah dinasnya di Jalan Dago, Bandung, Selasa (15/9/2015) malam.

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Yudha M. Saputra.

Dalam diskusi tersebut, FPOJ memberikan beberapa acuan perihal pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh KONI Jawa Barat. 

Menurut Eka, ada beberapa poin yang harus disampaikan ke Pemprov Jawa Barat agar olahraga di Jawa Barat bisa lebih baik kedepannya dan penyelenggaraan PON XIX tahun 2016 bisa sukses baik even maupun prestasinya.

“Dalam diskusi ini kita menyampaikan beberapa poin pelanggaran yang dilakukan di KONI Jawa Barat, baik pelanggaran dari sisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Jawa Barat, dan juga pertanggungjawaban masalah keuangan KONI Jawa Barat periode 2010 – 2014,” terang Eka.

Dalam diskusi tersebut, Eka memaparkan, bahwa pengangkatan Ketua KONI Jawa Barat, Ahmad Saefudin telah melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koni Jawa Barat yang melarang TNI aktif untuk menjadi Ketua KONI.

“Di mata Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat, Ketua KONI Jawa Barat, Ahmad Saefudin adalah Ketua yang tidak sah karena melanggar beberapa aturan, meski SK dari KONI pusat telah menetapkan dia jadi Ketua KONI Jabar, kami juga bisa menuntut KONI pusat karena sudah memberikan SK meski sudah melanggar beberapa aturan,” paparnya.

Namun pendapat tersebut dipatahkan oleh Wagub Jawa Barat, Deddy Mizwar yang menilai kepemimpinan Ahmad Saefudin di KONI Jawa Barat sudah sah karena ada SK dari pusat.

“Saat pelantikan waktu itu saya ikut menyaksikan, saya pun sebelumnya menanyakan perihak SK pelantikan itu, ternyata memang ada dari KONI pusat. Saya tidak mau menghadiri pelantikan itu jika ternyata ilegal,” terang Demiz panggilan akrab Deddy Mizwar.

KONI Jawa Barat periode 2014 – 2018 dinilai Pemprov Jabar memang sudah sesuai mekanisme, baik kepengurusan ataupun organisasi.

“Jika KONI Jawa Barat dinilai ada penyimpangan mungkin DPRD Jawa Barat pun tidak akan menyetujui anggaran yang dianjurkan oleh mereka. Sampai saat ini Komisi V yang mewakili DPRD Jawa Barat selalu mensahkan,” paparnya.

Namun Eka Santosa bersih keras bahwa kepempinan dan kepengurusan KONI Jawa Barat saat ini ilegal, karena melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI dan melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan.

“DPRD Jawa Barat terutama komisi V bisa saja menyetujui ajuan anggaran KONI Jabar karena banyak anggota komisi di sana yang menjadi pengurus KONI, jadi wajar jika semua anggaran yang diajukan disetujui,” tambah Eka. (Jr)

.

Categories:Olahraga,