Sistem Ekonomi Jokowi Tak Bisa Sejahterakan Rakyat

Sistem Ekonomi Jokowi Tak Bisa Sejahterakan Rakyat

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli (Aktual.com/Tino)

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengakui, pemerintahannya sekarang ini menganut sistem neoliberal. Sistem tersebut tidak akan bisa membawa kesejahteraan terhadap masyarakat Indonesia.

Rizal menjelaskan, sistem ekonomi yang diserahkan kepada pasar menjadikan pertumbuhan Indonesia salah satu yang terendah di ASEAN. Bahkan, tidak bisa mencapai di atas 10 persen.

"Kenapa Indonesia tumbuhnya biasa-biasa saja dan paling rendah di Asian Five. Sebab, kita menganut kebijakan ekonomi neoliberalisme. Pada dasarnya semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar," katanya di Gedung LIPI Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Menurutnya, tidak ada negara penganut sistem ekonomi neoliberal di dunia ini yang mampu membawa peningkatan kesejahtaraan bagi masyarakatnya. Negara, justru akan terus bergantung kepada negara lain, seperti dalam hal utang. "Tidak ada di seluruh dunia ini neoliberalisme meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Neoliberalisasi itu pintu masuknya neokolonialisme,"katanya.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan jika ingin memperbaiki kondisi ekonomi maka Indonesia harus mengubah sistem ekonomi yang selama ini diterapkan. Misalnya dengan  mencontoh Jepang atau Cina yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonominya tanpa mengandalkan bantuan dari negara lain. 

"Jepang itu sampai tahun 1985 nyaris tidak pernah berutang. Bahkan, Jepang menjadi besar bukan karena pinjaman luar negeri. Begitupun dengan Cina sampai sekarang juga tidak," aku Rizal.

"Kita bisa mengubah Indonesia dengan policy dan strategy, tidak hanya dengan uang. Kita selalu dicekoki dengan uang, proyek misalnya. Indonesia ini masuk dalam kondisi sedang dalam pertumbuhan ekonomi. Kita belum pernah masuk dalam pertumbuhan ekonomi double digit. Memang negara-negara Asia kalau mau maju harus mampu mengejar perekonomiannya dari negara-negara barat. Harus di atas 10 persen. Contoh Jepang dan Cina," taambahnya.

Sebelumnya, saat menjadi ekonom, Rizal Ramli juga sempat mengutarakan hal serupa. "Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar," kata Rizal.

Ia pun mengkritik ketidakkonsistenan Jokowi dalam hal arah kebijakan pemerintahannya. Sebab dalam kampanye, Jokowi yang terus-terusan berteriak akan membentuk kabinet yang berlandaskan Trisakti. Buktinya malah mengubah arah kebijakannya menjadi tidak jelas dengan mengedepankan slogan 'kerja kerja kerja'.

"Zaman tanam paksa dan zaman Jepang, tagline-nya itu adalah 'kerja kerja kerja'. Jadi tidak aneh kalau kabinet Trisakti Jokowi itu akhirnya berubah menjadi kabinet kerja, saya enggak heran," kata Rizal.

"Menteri-menterinya pun hanya bisa naikin harga. Padahal banyak cara lainnya seperti menurunkan biaya produksi. Karena kalau jadi pejabat modalnya cuma bisa menaikkan harga, enggak usahlah pakai sekolah tinggi-tinggi," tandasnya. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,