Dewan Dorong Penerima Hibah Berbadan Hukum

Dewan Dorong Penerima Hibah Berbadan Hukum

Ahmad Heryawan (cirebontrust.com)

Bandung - Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Yusuf Puadz mendorong para calon penerima hibah seperti pondok pesantren, masyarakat atau kelompok masyarakat berbadan hukum agar bisa menerima dana hibah dari pemerintah.

"Karena dalam UU Nomor 23/2014 dijelaskan masyarakat tak bisa mendapatkan bantuan hibah karena tak berbadan hukum. Sehingga pemerintah kesulitan menyalurkan dana hibah/bansos seperti untuk rutilahu atau kobong (pesantran)," kata Yusuf Puadz, di Bandung, Rabu (16/9/2015).

Ia menuturkan kesulitan penyaluran dana hibah untuk program rutilahu dan kobong juga dihadapi saat pihaknya melakukan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.

"Jujur kami kesulitan, walaupun saat ini APBDP 2015 sudah disahkan. Makanya kami melalui Komisi V mendorong agar warga, kelompok masyarakat penerima hibah yang tidak berbadan hukum bisa berbadan hukum," kata dia.

Ia mencontohkan tahun ini Pemprov Jawa Barat mencanangkan 22 ribu program rumah tidak layak huni (rutilahu) untuk masyarakat tidak mampu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan dana hibah yang awalnya bisa diterima lembaga dan masyarakat namuun saat ini harus diterima oleh lembaga.

"Dengan harus diterima oleh lembaga maka ini justru mempermudah pemerintah, karena dengan diwakili oleh lembaga nantinya, pemerintah akan dengan mudah dalam melakukan pengawasan," kata Ahmad Heryawan.

Pihaknya akan mengusahakan agar dana hibah tersebut sampai ke masyarakat dan jangan sampai dana yang sudah disiapkan pemerintah tidak sampai ke masyarakat.

"Maka, pelembagaan adalah solusinya," kata dia.

Ia menuturkan, proses seleksi lembaga yang akan menyalurkan dana hibah harus kuat.

"Seperti traktor, traktor selama ini diserahkan ke Poktan, kelompok tani, kelompok tani apa lembaga? Bukan, itu paguyuban, forum, tentu kita tempelkan ke koperasi tani yang sudah ada, kita bantuannya ke koperasi, nanti poktan-poktannya menjadi anggota koperasi, sah kan?," katanya.

"Kalau lembaga saya kira lebih enak kedepannya lebih pasti. Kalau si poktan-poktan jadi anggota koprasi tinggal kita kontrol koprasinya, tidak perlu poktannya satu-satu. Lebih enak sebetulnya," kata dia. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,