Perhimpunan Jurnalis Jabar Kerjasama dengan Menpan RB

Perhimpunan Jurnalis Jabar Kerjasama dengan Menpan RB

Iwa Ahmad Sugriwa (kanan) (balebandung.com)

Bandung - Perhimpunan Jurnalis Indonesia Jawa Barat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), menggelar diskusi panel birokrasi pro-investasi dengan tema membahas berbagai permasalahan pelayanan perizinan yang masih rumit di lingkungan birokrasi.

"Kita menggelar kegiatan ini sebagai program kerja PJI, kita membahas masalah pelayanan birokrasi yang selama ini masih banyak dikeluhkan masyarakat bahkan tentang pungutan liar," kata Ketua PJI Jabar Iwa Ahmad Sugriwa saat membuka kegiatan diskusi tersebut di aula Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (17/9/2015).

Kegiatan tersebut kerjasama dengan Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas) dengan menghadirkan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Mirawati Sudjono, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Provinsi Jabar, Dadang Masoem, perwakilan PNS provinsi dan Pemkab Sumedang serta pengusaha.

Iwa menyampaikan, diskusi bertemakan "Revolusi Mental Permudah Pelayanan Perizinan" itu sebagai upaya mengungkap berbagai persoalan mencarikan solusi agar pelayanan publik di pemerintahan dapat dijalankan dengan baik.

"Kita harapkan segala bentuk pelayanan birokrasi dapat dijalankan dengan mudah, tanpa persoalan yang merugikan masyarakat, tetapi birokrasi yang pro-investasi," kata Iwa.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus memberikan pemahaman dan meningkatkan wawasan tentang berbagai pelayanan perizinan di birokrasi.

Ia berharap, wawasan yang dimiliki para wartawan itu dapat menunjang kinerjanya dalam melaksanakan tugas secara profesional.

"Kita dari PJI juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme wartawan dengan mendapatkan wawasan pengetahuan tentang pelayanan birokrasi, sehingga tercipta kondusifitas iklim usaha di Jabar," katanya.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Mirawati Sudjono menambahkan, sudah saatnya pemerintah sebagai pelayan publik memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Adanya pemerintah, aparatur adalah untuk memberi pelayanan publik, kalau tidak melayani ya bubar," katanya.

Ia menyampaikan, pelayanan publik itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25/2009 yang didalamnya ada sanksi bagi aparatur tidak melayani masyarakat.

Ia berharap upaya mewujudkan pelayanan publik itu mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan selalu kritis dan aktif untuk melaporkan setiap bentuk pelayanan yang merugikan.

"Kami juga mendorong masyarakat agar banyak mengadu, dan birokratnya harus respon, kalau tidak ada yang mengadu bagaimana pemerintah tahu," katanya. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,