Pemerintah Tak Mampu Lindungi Warga dari Kabut Asap

Pemerintah Tak Mampu Lindungi Warga dari Kabut Asap

Presiden Joko Widodo saat meninjau kebakaran hutan dan kabut asap di Sumatera Selatan

Jakarta - Presiden Jokowi berpeluang untuk segera dimakzulkan atas maraknya kebakaran hutan, hingga menyebabkan kabut asap yang mengepung beberapa daerah di lndonesia. Pemakzulan bisa dilakukan karena pemerintah bisa melindungi warga negaranya dari kepungan asap.
 
"Itu kewajiban negara untuk memberi pelindungan pada warga, kalau ada kelalaian atau tidak ada upaya maksimal, ya bisa saja dilakukan pemakzulan,"  kata anggota Komisi lV DPR, Andi Akmal Pasludin dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
 
Andi menilai, sejauh ini tidak ada political will dari pemerintah, melihat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup justru menurunkan anggarannya pada tahun ini. Padahal, DPR siap untuk menambahkan anggaran dengan syarat tidak akan terjadi kebakaran hutan di masa yang akan datang.
 
Namun, jalan pemakzulan terhadap Jokowi memang masih jauh. Dia berharap pemerintah akan cepat tanggap dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan ini, sehingga kejadian serupa tidak akan terulang kembali di tahun depan. "Saya kira ke depannya tahun 2016 tidak ada lagi," katanya. 
 
Sementara itu,  Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raffles Brotestes Panjaitan mengatakan, kebakaran hutan di lndonesia telah terjadi hampir 17 tahun. Dia bahkan menyebut faktor penyebab yang paling utama adalah manusia.
 
"Kalau diperhatikan tidak terlepas perilaku manusia, karena di lndonesia tak mungkin ada kebakaran kalau tidak ada yang memicu, 99 persen ada orang yang membawa api pada fuel, sekarang ditambah El Nino hingga fuel sangat kering dan mudah terbakar," tegasnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,