Bambang, "DPR Tak Lagi di Bawah Ketiak Pemerintah"

Bambang,

Bambang Soesatyo, anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Golkar. (Foto: ANTARA)

Jakarta - Untuk mengikis perilaku korup para oknum birokrat sekaligus mewujudkan good and clean governance, kesetaraan eksekutif - legislatif menjadi syarat mutlak. Untuk itu, agar bisa efektif menjalankan fungsi check and balances, DPR tidak boleh lagi berada di bawah ketiak pemerintah.
 
"Semangat Koalisi Merah Putih (KMP) mewujudkan kesetaraan eksekutif - legislatif itu ditentang Koalisi Indonesia Hebat (KIH), antara lain dengan membuat gaduh di DPR. Dengan membentuk pimpinan DPR tandingan, KIH tidak ingin DPR bisa efektif dalam menjalankan fungsi check and balances," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (2/11/2014)..
 
Menurut anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Golkar itu, peta kekuatan di DPR saat ini sudah ideal untuk mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif tersebut. Dalam sistem pemerintahan presidensial, dibutuhkan legislatif yang kuat agar efektif mengawasi pemerintah.
 
Apabil DPR tidak bisa efektif melaksanakan fungsi check and balances, lanjutnya akan ada banyak masalah yang berpotensi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh presiden. Misalnya, skandal Bank Century, praktik kartel minyak dan kartel komoditi lainnya adalah beberapa contoh kasus paling faktual yang  tidak bisa dipertanggujawabkan oleh pemerintah, karena kekuatan DPR untuk melakukan pengawasan terus dipreteli oleh pemerintah.
 
"Kesetaraan eksekutif-legilatif dalam arti yang sebenar-benarnya, belum pernah terwujud. Sepanjang era Orde Baru, DPR betul-betul hanya jadi tukang stempel. Bahkan, 10 tahun periode kepresidenan SBY pun fungsi check and balances sama sekali tidak efektif, karena dipreteli oleh apa yang dikenal dengan Setgab Pendukung Pemerintah," tegasnya.
 
Bambang, menilai KIH sepertinya tidak siap menghadapi kekalahan dan perubahan. Bukan hanya mengganggu ritme kerja DPR, manuver membentuk pimpinan DPR tandingan memperlihatkan perilaku KIH sebagai kekuatan politik yang menolak kesetaraan eksekutif-legislatif. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:politik,