Ratusan Warga Thailand Kembali Turun ke Jalan

Ratusan Warga Thailand Kembali Turun ke Jalan

Bangkok - Ratusan pegiat melanggar larangan berunjuk rasa dan berpawai di ibukota Thailand, Sabtu (19/9/2015), menentang pemerintahan garis keras militer.

Barisan polisi bersiaga sementara pengunjuk rasa meneriakkan "tidak ada kediktatoran", beberapa membawa spanduk anti-junta.

Mereka melakukan arak-arakan damai di Monumen Demokrasi Bangkok, dengan melanggar larangan pemerintah yang dikecam luas karena menggunakan langkah-langkah kejam untuk membungkam para pengkritik.

Unjuk rasa itu dilakukan bertepatan dengan peringatan sembilan tahun kudeta pemerintahan Thaksin Shinawatra, yang oleh rakyat Thailand dinilai sebagai pemicu konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Para pengunjuk rasa menghadiri sebuah forum di Universitas Thammasat Bangkok yang mendapat izin pemerintah, namun izin untuk pawai hingga keluar kawasan kampus ditolak.

Meskipun perkumpulan itu jauh lebih sedikit dibandingkan aksi massa yang menggoyang Thailand, aksi unjuk rasa jarang terjadi sejak para jendral menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra, adik perempuan Thaksin, dalam kudeta pada Mei 2014.

Militer Thailand dikritik oleh Barat karena menangkapi ratusan pegiat, beberapa diantaranya karena aksi demonstrasi yang hanya diikuti oleh beberapa gelintir orang.

Banyak diantaranya, termasuk wartawan dan politisi, dipaksa mengikuti sesi "perbaikan sikap" di markas-markas militer.

"Hak rakyat telah dirampas, terlalu banyak yang ditahan," kata Montra Thongsuksan, seorang pengunjuk rasa yang membawa papan bertuliskan "kembalikan kekuasaan rakyat".

"Saya harus menunjukkan solidaritas, menentang militer. Saya takut, tapi saya mau berpawai untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan menyerah." Thailand terjebak dalam tarik menarik antara pendukung keluarga Shinawatra yang mendominasi panggung politik, dengan militer setia yang didukung oleh jaringan konglomerat konservatif yang pengaruhnya tengah menghadapi tantangan.

Militer tidak akan segera menyerahkan kekuasaan, dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, jendral yang melakukan kudeta, mengatakan pekan lalu pemilihan umum kemungkinan digelar pada Juli 2017.

Jadwal pemilu dimundurkan sekitar setahun, setelah sebuah panel yang ditunjuk militer pada 6 September menolak rancangan konstitusi, dalam pemungutan suara yang diyakini pengamat telah dipengaruhi perwira tinggi untuk memperpanjang kekuasaannya.

Tidak nampak kehadiran militer tak berseragam dalam aksi tersebut, dan polisi yang diperkirakan berjumlah 400 personel, tidak melakukan upaya nyata untuk menghentikan aksi.

"Kami memantau, untuk menjaga ketertiban," kata petugas komando Mayor Jendral Pongpan Wannapak kepada Reuters.

"Jika situasi tidak terkendali, kami akan melaporkan kepada atasan kami." (AY)

.

Categories:Internasional,
Tags:,