Ratusan Universitas Terancam Nonaktif Lancarkan Protes

Ratusan Universitas Terancam Nonaktif Lancarkan Protes

Jakarta - Sedikitnya 243 Perguruan Tinggi (PT) yang akan dinonaktifkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melancarkan protes.
 
Menurut Humas Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Bhimo Widyo Andoko, pihaknya akan membahas kembali keputusan penonaktifan itu. "Iya, ini mau kita rapatkan kembali, besok akan diberitahukan, karena kami pun sudah menerima surat dari beberapa universitas," kata Bimo, Senin (5/10/2015).
 
Ia menjelaskan, dalam rapat yang akan dibahas adalah mengkaji ulang apa penyebab dari ratusan universitas tersebut akan di-nonaktifkan. "Ini kan daftarnya banyak, jadi kami mau membicarakan terlebih dahulu satu per satu," katanya.
 
Sebelumnya, bersih-bersih terhadap perguruan tinggi yang diduga terlibat atau melakukan praktik 'nakal' terus dilakukan oleh pemerintah. Hingga akhir September lalu, Kementerian ini telah merilis sebanyak 243 perguruan tinggi yang dinonaktifkan karena dinilai bermasalah.
 
Sementara itu, laman resmi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah (Kopertis) XII yaituwww.kopertis12.or.id, Maluku, Maluku Utara menyatakan, kampus yang dinonaktifkan itu belum tentu kampus 'abal-abal', tapi memiliki izin pembukaan kampus dan penyelenggaraan prodi. Hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan mereka melakukan berbagai pelanggaran, sehingga dikenakan sanksi skala sedang dari Dikti.
 
Jenis pelanggaran kampus nonaktif antara lain, masalah laporan akademik, masalah nisbah dosen/mahasiswa, masalah pelanggaran peraturan perundang-undangan PDD/PJJ tanpa izin (kelas jauh) Prodi/PT tanpa izin, dan penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu.

Sedangkan jumlah mahasiswa over kuota (Prodi Kesehatan/kedokteran dll), ijasah palsu/gelar palsu, masalah sengketa/konflik internal dan kasus mahasiswa. Kasus Dosen (mis dosen status ganda) pemindahan/pengalihan mahasiswa tanpa izin Kopertis.
 
Disebeutkan, sanksi bisa dikenakan terdiri atas  sanksi sedang, yaitu memperoleh surat peringatan dan Wasdalbin Kopertis, sanksi sedang yaitu status non-aktif, dan sanksi pencabutan izin Prodi/PT.

Sebagai konsekuensinya jika suatu perguruan tinggi berstatus nonaktif, maka PT itu tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru. Tidak boleh melakukan wisuda (jika terjadi dualisme kepemimpinan  dan atau kasus kualifikasi pemimpin yang tidak dapat dipercaya).

Selain itu, tidak memperoleh layanan Ditjen Dikti dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen, hibah penelitian, partisipasi kegiatan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI lainnya, serta layanan kelembagaan dari Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI. Juga tidak memperoleh akses terhadap basis data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi  untuk pemutakhiran data (PT dan seluruh Prodi). (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,