Wacana Ubah Harga BBM Hanya Cari Popularitas

Wacana Ubah Harga BBM Hanya Cari Popularitas

Jakarta - Istana sepertinya tak mau ambil pusing soal rencana penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang dinilai Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sebagai ajang mencari popularitas. Pasalnya, BI merupakan pihak independen yang mengurus masalah moneter.

"Karena BI independeI bertanggung jawab kepada moneter, sementara fiskal adalah tanggung jawab kami pemerintah. Kemudian saya belum mendengar itu ya. Tetapi istana atau pemerintah, atau Presiden sama sekali tidak ingin menanggapi atau berpolemik terhadap itu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan segala persoalan ekonomi nasional. Termasuk pengkajian rencana penurunan harga BBM. Oleh karena itu, pemerintah tidak ada niat untuk mencari popularitas dalam mengurus masalah ini. "Pemerintah tidak ingin menanggapi apapun hal yang disampaikan oleh bank sentral. Tak ada waktu lagi untuk mencari popularitas, dan juga untuk pencitraan," tegas Pramono.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi sama sekali tidak ingin intervensi dalam persoalan kenaikan atau penurunan harga BBM, listrik, maupun gas. Namun, sebagai pemegang saham mayoritas melalui BUMN, Jokowi ingin perhitungan itu dilakukan dengan baik ketika rakyat membutuhkan.

"Masyarakat membutuhkan, maka dipersilakan BUMN untuk menghitung. Jadi sama sekali tidak ada upaya untuk intervensi. Nanti bagaimana hasilnya, dipersilakan kepada Pertamina, PLN, karena saat ini mekanismenya sangat terbuka untuk mereka yang menyampaikan," tambahnya.
 
Sementara itu, Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mempertanyakan rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk menurunkan harga BBM jenis Premium ataupun Solar. Menurut Tulus, penurunan harga BBM tidak akan berdampak banyak di masyarakat.
 
Ia mencontohkan, penurunan harga BBM yang sebelumnya pernah dilakukan pemerintah, tidak serta merta berpengaruh terhadap harga barang dan pangan.
 
Apabila pemerintah tidak bisa menjamin penurunan harga pangan dan barang serta ongkos transportasi melalui penurunan harga BBM subsidi, imbasnya justru akan membuat masyarakat semakin sakit hati. Selain itu, penikmat kebijakan ini akan keluar dari sasaran yang sebenarnya yakni masyarakat miskin.
 
"Kalau dua hal itu enggak bisa dilakukan, harga BBM enggak ada efek, malah membuat sakit hati masyarakat, yang menikmati hanya pemilik kendaraan bermotor. Tapi secara luas (masyarakat) enggak bisa menikmati kalau harga kebutuhan pokok naik dan transportasi enggak turun," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,