Kewenangan KPK 'Dibabat' Pemberantasan Korupsi 'Kiamat'

Kewenangan KPK 'Dibabat' Pemberantasan Korupsi 'Kiamat'

Jakarta -  Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak hanya mencoret Pasal 14 tentang Penyadapan. Namun salah satu pasal yang juga dikoreksi, yakni Pasal 13 dalam UU tersebut.
 
Pasal 13 KPK hanya boleh menyelidiki kasus dengan total kerugian negara di atas Rp 50 miliar. Sedangkan di bawah Rp 50 miliar kasus korupsi diserahkan ke pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung.
 
Menanggapi hal itu Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, permasalahan korupsi tidak berpijak pada nilai kuantitatif. Perkara korupsi lebih kepada perilaku tercela dari pelaku.
 
"Tak tepat bila penanganan korupsi dilihat dari nilai kerugiannya. Berapa nilainya menjadi penegakan hukum untuk memeriksanya baik dari KPK, Polri maupun Kejaksaan," katanya, Rabu (7/10/2015).
 
Sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mulai membahas mengenai revisi UU KPK yang diusulkan Fraksi PDIP, Partai Hanura, Partai NasDem, PPP, PKB dan Partai Golkar. Sementara anggota dari Fraksi PAN, PKS dan Partai Gerindra tidak menyetujui usulan revisi tersebut.
 
Menurutnya, Revisi UU KPK akan memungkinkan pada tahap penyelidikan dilakukan SP3 (surat pemberhentian pencabutan perkara) karena dua alat bukti tidak relevan lagi. Dengan tidak cukupnya alat bukti penyelidikan akan menjadi ambigu, sehingga penindakan korupsi menjadi stagnan dan memperlemah kewenangan KPK.
 
Indriyanto mengatakan, UU KPK memiliki karakter khusus dalam penindakan korupsi.  "Karakter khusus penindakan KPK adalah Pasal 44 UU KPK, di mana tahap penyelidikan (lidik). Sehingga bila tidak ada bukti permulaan cukup dengan minimum dua alat bukti, pada tahap lidik suatu kasus dapat dihentikan lidiknya dan ini berarti tidak perlu ada pengaturan SP3 di tahap sidik atau penyidikan," katanya.
 
Apalagi, katanya Presiden Jokowi telah berkomitmen tetap menolak pembahasan revisi UU KPK. Diharapkan, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli mematuhi keinginan Presiden itu.
 
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia dan pelemahan terhadap eksistensi KPK kembali diuji. Kali ini melalui upaya segelintir politisi di DPR yang berupaya kembali melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK.

"Upaya pelemahan komisi anti korupsi itu melalui revisi UU KPK bukan baru kali ini saja muncul. Sebab, dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sudah ada dua kali upaya merevisi UU KPK," sebut Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho, Lalola Easter, Aradila Caesar.

ICW menduga, revisi UU KPK menjadi agenda dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap eksistensi KPK memberantas korupsi. Bahkan, banyak pihak menduga bahwa usulan revisi UU KPK merupakan titipan para koruptor atau pihak yang berpotensi menjadi tersangka KPK.

"Padahal KPK telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, dan khususnya dalam upaya melakukan penindakan perkara korupsi dengan maksimal. Namun di balik kewenangan KPK yang luar biasa masih saja ada pihak yang berharap sebaliknya. Ingin KPK dibubarkan atau kewenangan penindakannya dipangkas," katanya.

Menurut ICW, pelemahan KPK datang melalui mekanisme yang sah, melalui proses legislatif dengan cara melakukan revisi UU KPK. Saat ini beredar naskah revisi UU KPK yang patut diduga berasal dari gedung Parlemen di Senayan.

"Dalam catatan ICW, sedikitnya terdapat 17 (tujuh belas) hal krusial dalam revisi UU KPK versi Senayan yang pelan-pelan akan membawa upaya pemberantasan korupsi menuju hari kiamat atau kegelapan," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,