Fadli Zon, 'Revisi UU KPK Usulan dari Pemerintah'

Fadli Zon, 'Revisi UU KPK Usulan dari Pemerintah'

Yogyakarta - Masuknya revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015 menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Sebab, banyak pasal dalam draft RUU tersebut yang cenderung mengamputasi KPK. Bahkan dalam draft itu disebutkan, nantinya umur KPK hanya 12 tahun setelah UU itu disahkan.
 
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi hal itu mengatakan, jika usulan revisi UU KPK adalah usulan bersama pemerintah dan DPR. Bahkan, usulan RUU KPK itu datang dari pemerintah.

"Itu datangnya dari pemerintah, kemudian sudah disetujui di paripurna dan menjadi usulan bersama pemerintah dan DPR," katanya, di Yogyakarta, Rabu (7/10/2015).
 
Menurutnya, jika revisi tersebut wajar dilakukan karena tidak boleh memutlakkan UU KPK tidak boleh di revisi. "Kita belum tahu poin-poinnya, yang pasti kita ingin menjadikan pemberantasan korupsi sesuai prosedur, sesuai aturan, kita perlu mengecek, ada juga pengawasan," tegasnya.

Ia menilai, KPK beberapa kali sempat melakukan kesalahan dengan adanya sejumlah praperadilan. Hal itu yang melandasi KPK bakal diberi kewenangan SP3. "Dalam beberapa praperadilan, KPK ada kesalahan, itu artinya adanya SP3 kasus menjadi salah satu poin yang harus didiskusikan," katanya.

Ia pun memilih menunggu saat pembahasan revisi tersebut untuk mengetahui detail poin yang akan direvisi. "Saya kira nanti kita lihat poin-poinnya, karena harus melalui proses pembahasan," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,