Lulusan PTS yang Dinonaktifkan Tak Bisa Daftar CPNS

Lulusan PTS yang Dinonaktifkan Tak Bisa Daftar CPNS

Jakarta - Bagi kampus atau perguruan tinggi swasta (PTS) yang dinonaktifkan harus segera diurus kesalahannya, karena lulusannya terancam tidak bisa mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS).
 
Menurut Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Patdono Suwignjo, ratusan PTS yang dinyatakan nonaktif itu, salah satunya karena membuka kelas di luar kampus utama yang tidak berizin. Ijazah dari kampus tersebut tidak akan sah untuk melamar sebagai CPNS.
 
"Kalau digunakan untuk melamar CPNS tidak akan bisa, karena BKN (Badan Kepegawaian Negara) tidak akan mengakuinya," katanya di Kemristekdikti, Jakarta.
 
Ia menjelaskan, bagi kampus yang membuka kelas jauh dapat diungkap dengan mudah karena ada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), yang merekam semua data kelas dan program studi semua kampus. Begitupun dengan pegawai negeri yang ingin mengajukan kenaikan pangkat tidak bisa diurus, jika dia mengikuti kelas jauh. 
 
Menurutnya, data PDPT adalah milik masyarakat yang bisa diakses di forlap.dikti.go.id. Bagi perguruan tinggi yang nonaktif bukan berarti izinnya sudah dicabut, tetapi mereka tidak bisa mendapat layanan dari Kemenristek Dikti yang tentunya akan merugikan pengelola dan mahasiswa. 
 
Misalnya, usulan akreditasinya ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sudah tidak bisa lagi. Lalu pengajuan penambahan program studi juga tidak dilayani. Begitu pun pengajuan sertifikasi dosen dan hibah serta beasiswa bagi mahasiswa.
 
Semenetara status nonaktif, katanya akan dicabut jika sudah memperbaiki pelanggaran yang dilakukan. Status nonaktif tersebut bisa terjadi jika kampus selama empat semester tidak melakukan pelaporan di PDPT. Banyak kampus yang mengaku tidak melapor karena tidak punya staf khusus, yang mengunggah data di PDPT. Atau tidak punya sistem komputerisasi yang menunjang. 
 
Namun demikian, ada pula yang sengaja tidak melapor karena ingin mewisuda sebanyak mungkin mahasiswa yang tidak didaftarkan di PDPT. Kemudian banyak juga perguruan tinggi yang melanggar, karena melaksanakan pendidikan di luar kampus. "Ini tidak hanya terjadi di kampus swasta tapi juga di negeri. Bagi PTN yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi lebih berat dari PTS," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,