16 Pulau dan Gugusannya di Indonesia Dikuasai Asing

 16 Pulau dan Gugusannya di Indonesia Dikuasai Asing

Medan - Sedikitnya 16 pulau dan gugusannya di Indonesia telah dikuasai asing sejak tahun 2014. "Fakta ini menunjukkan, praktek privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus berlangsung," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim.
 
Padahal,  kata Abdul Halim, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan bahwa kedua praktek itu melawan konstitusi, yakni Pasal 28 dan 33 UUD Tahun 1945. Sementara Pusat Data dan Informasi KIARA menemukan fakta, 16 pulau yang dikuasai asing dan tidak bisa diakses tanpa izin tersebar di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.
 
"Lima pulau kecil sudah dikelola oleh investor pada tahun 2014 dengan nilai investasi mencapai Rp 3,074 triliun. Lima pulau akan direalisasikan pada tahun 2015 dan enam pulau dalam proses penjajakan," katanya.
 
Lebih parah lagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mengatur, Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri (Pasal 26 A Ayat 1).
 
"Ironisnya disebutkan, penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional," tegasnya. Ia pun menilai, logika berpikir para pengambil kebijakan di Indonesia tidak masuk akal. Menyandingkan penanaman modal asing dengan kepentingan nasional adalah bentuk kesesatan berpikir.
 
"Sebaliknya, kepentingan nasional akan dikebiri atas nama investasi. Dalam konteks inilah, Menteri Kelautan dan Perikanan harus mengajukan upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di dalam Prolegnas 2016," tambahnya.
 
Halim pun menjalaskan hal itu, di dalam Nota Keuangan APBN 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan anggaran sebesar Rp 6.726,0 miliar. Salah satu program kerja yang ingin dijalankan pada tahun 2015, adalah program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 
Pengelolaan pulau kecil juga tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menindaklanjuti mandat itu , Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendaftar sekitar 100-300 pulau potensial dan ditawarkan kepada investor.
 
Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran Rp 5 triliun atau sebesar Rp 15.801,2 triliun.  "Salah satu program prioritas,  pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar. Indikator kinerja yang dipatok adalah jumlah pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pengembangan ekonominya sebanyak 25 pulau," tegas Halim.
 
Dengan munculnya Pasal 26A, kata dia, mempermudah penguasaan asing atas pulau-pulau kecil. Pasal 26A mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecilm, dan perairan di sekitarnya dalam skema investasi penanaman modal dengan dasar izin menteri. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,