Perpanjangan Kontrak Freeport Belum Dibahas

Perpanjangan Kontrak Freeport Belum Dibahas

Jakarta - Pemerintah hingga saat ini belum memperpanjang kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 30 Desember 2021. Menurut Kepala Staf Kepresidan Teten Masduki, kondisi ini perlu ditegaskan biar tidak memunculkan kesimpangsiuran dalam kontrak karya tersebut.

Ia menegaskan, dalam pertemuan Presiden dengan pihak Freeport beberapa waktu lalu, yang dibicarakan hanya menyangkut lima hal, yaitu royalti, divestasi, peningkatan kandungan lokal, hilirisasi industri/smelter dan pembangunan Papua. 

"Presiden dan pemerintah RI harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang membatasi  bahwa pengajuan perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir," ungkap Teten melalui siaran persnya, Jumat (23/10/2015).

Teten mengaku pemerintah memang menerima masukan dari semua perusahaan tambang, yang meminta agar negosiasi perpanjangan kontrak bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kontrak berakhir, dengan alasan mereka tidak berani mengucurkan dana investasi baru sebelum memiliki kepastian bahwa kontraknya akan diperpanjang.

Menurutnya, pemerintah di satu sisi bisa memahami persoalan ini, dan sebagai konsekuensinya, pemerintah juga dihadapkan pada adanya potensi penurunan produksi hasil pertambangan, yang pada akhirnya berimbas pada penurunan royalti sebagai penerimaan negara.  Namun, di sisi lain pemerintah tetap terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara RI saat ini.

"Semangat Presiden dalam negoisasi perpanjangan kontrak-kontrak pertambangan pada dasarnya menginginkan adanya manfaat yang lebih besar untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia," kata Teten. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,