Jokowi Berhasil Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Jokowi Berhasil Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Jakarta -  Berbagai kritikan dan sindiran dari kalangan pengamat dan aktivis seputar kinerja satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK bermunculan, yang salah satunya di bidang hukum menyangkut persoalan pemberantasan korupsi.
 
"Salah satu keberhasilan Jokowi dalam pemerintahannya, yakni melemahkan pemberantasan korupsi," kata pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Hal tersebut, katanya tampak jelas dari respons beliau yang lamban dan tidak tegas, dalam menangani konflik KPK dan Polri.
 
Ray melihat, sikap pemerintahan Jokowi berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat yang menghendaki penguatan pada KPK. Sikap itu bisa  membuat publik berasumsi jika pemerintah tidak serius mendukung gerakan pemberantasan korupsi.
 
"Sikap yang terkesan mendukung pelemahan (pemberantasan korupsi) tersebut, ditambah lagi dengan tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam melakukan reformasi terhadap Polri dan Kejaksaan," katanya.
 
Selain permasalahan korupsi,  pemerintahan Jokowi-JK dinilai terkurung dalam kepentingan partai pengusungnya, yakni PDIP. Jokowi dinilai selalu mengedepankan kepentingan partai. "Antara Jokowi dan PDIP saling tekan menekan. Partainya terkesan ingin mengarahkan begini dan begitu. Di satu sisi presiden ingin menunjukkan ke publik bersikap untuk tidak terpengaruh partai," tegasnya.
 
Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyayangkan kepergian Jokowi ke Amerika Serikat. Seharusnya Jokowi lebih mementingkan permasalahan yang terjadi di dalam negeri, yakni kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera serta dampak kabut asap.
 
"Saya menyayangkan kepergian beliau ke Amerika. Padahal di Indonesia sedang terkena musibah kabut asap," kata Yusril. "Presiden AS, Barrack Obama yang batal pergi ke Korea Selatan karena terjadi tumpahan minyak di pesisir Pantai California. Hal itu yang seharusnya dicontoh oleh Jokowi," lanjutnya.


Yusril mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia harus lebih fokus menangani bencana kebakaran hutan dan dampak asap yang telah menimbulkan korban jiwa, serta ancaman kesehatan dan kerusakan lingkungan yang teramat parah. Dengan kondisi seperti itu, memang kurang tepat apabila Jokowi lebih memilih meninggalkan Indonesia tanpa agenda yang jelas.(Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:,