58 Daerah Terindikasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2015

58 Daerah Terindikasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2015

Politik uang masih marak di Oilkada serentak 2015. (foto - ist)

Jakarta Meski dianggap berjalan aman dan lancar, pilkada serentak 2015 masih diwarnai berbagai praktik kotor, utamanya money politic (politik uang). Laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, meski sejak jauh hari telah mengampanyekan antipolitik uang, Komisi tetap mendapatkan laporan terjadi praktik politik uang di puluhan wilayah.
 
"Laporan adanya praktik politik uang yang masuk ke KPU mencapai di 58 daerah. Sebelumnya saya juga melihat di beberapa berita, Bawaslu atau Panwaslu juga menemukan adanya politik uang," kata Komisioner KPU, Arief Budiman, kepada wartawan di Jakarta.
 
Sejauh ini, Arief pun belum mau menjabarkan daerah mana saja yang dilaporkan telah terjadi politik uang karena diperlukan penelusuran dan penyelidikan. KPU berjanji akan menelusuri seberapa besar permainan kotor dalam pilkada serentak tersebut.
 
Menurut Arief, meski masih banyak laporan tentang poltik uang dalam pilkada serentak, dia memastikan hal itu masih dalam skala yang kecil. "Nanti kita lihat berapa temuan yang terjadi, berapa besar nilainya, di mana saja, kita lihat dulu," kata Arief.
 
Sebelumnya,  Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah juga menyatakan, sebanyak 29 kabupaten/kota telah menodai Pilkada Serentak 2015, dengan melakukan politik uang. Bahkan, kegiatan itu masih mereka lakukan saat masa tenang pada 6-8 Desember 2015.
 
Misalnya, pas hari pemungutan suara pun pihaknya mengamankan dua pelaku politik uang di Jawa Tengah yang nekat melakukan "serangan fajar". Lalu, seorang pelaku di Kalimantan Selatan ditangkap karena melakukan hal serupa. "Kalimantan Selatan, ada yang tertangkap tangan oleh ketua Bawaslu provinsi, dan ada di beberapa tempat lain lagi," katanya.
 
Nasrullah mengakui, serangan fajar dengan melakukan politik uang memang marak, mulai dari Rp 50 - Rp 200 ribu. Ada yang melakukan pembagian sembako hingga mengadakan undian berhadiah mobil. "Kita mengamankan 1.621 kupon undian berhadiah mobil di Sleman, Yogyakarta. Lalu di Tapanuli, ada indikasi pembagian uang yang dilakukan oleh salah satu kepala desa," tegasnya.
 
Ia mengatakan, jika memang pelakunya adalah masyarakat biasa, tentu dia akan diproses hukum. Namun, dia juga meminta agar dilakukan pengusutan lebih lanjut, karena bukan tidak mungkin jika pasangan calonnya turut terlibat.
 
"Perlu dilacak juga apakah punya keterkaitan sampai ke ring satunya, atau bahkan mungkin langsung ke kandidatnya. Kalau ternyata iya itu bisa berdampak pada kualifikasi meski ia menang," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:,